MONITOR, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mempertimbangkan skema baru untuk memasukkan harga batu bara acuan dalam penetapan tarif dasar listrik. Pertimbangan ini didasari oleh porsi penggunaan batubara untuk pembangkit listrik masih menjadi tumpuan hingga tahun 2026 nanti.
"Ini akan dicoba untuk reformulasi lagi formula penetapan tarif listrik, bagaimana kalau dengan masuknya harga batubara. Karena pembangkit kita itu 60% energi primernya batubara. Jadi hingga 2026 masih dominan pakai batubara, karena harganya lebih kompetitif, namun pembangkitnya juga harus yang teknologinya lebih environment friendly " ujar Jonan di sela-sela rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Kamis (25/1).
Selama ini, harga minyak Indonesia masih jadi faktor utama pengambilan keputusan Tarif Tenaga Listrik.
"Gini, di masa sebelumnya sampai sekarang, kompenen perhitungan tarif listrik itu salah satu unsur besar di samping kurs mata uang adalah Indonesia Oil Crude Price (ICP). Nah kenapa dulu masuknya ICP karena penggunaan pembangkit listrik tenaga diesel itu besar," imbuh Jonan.
Sementara saat ini porsi penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar diesel semakin kecil. "Sekarang paling 4%. Nah targetnya kan kalau sampai 2026 tinggal 0,05%. Masak pakai ICP, kalau mau pake HBA, Harga Batubara Acuan," jelas Jonan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional dari batubara hingga 2016 sebesar 29.880,23 MW dari total 59.656,30 MW. Sedangkan, pembangkit listrik diesel hanya sebesar 6.274,79 MW secara nasional.
Terkait kepastian skema baru tersebut, Jonan belum memutuskan dan masih mencoba bersikap realistis seiring dengan perkembangan pembangkit listrik. "Belum, ini mau dibahas. Kita berusaha coba realistis," tutup Jonan.
Sebagai informasi, perhitungan Tarif Tenaga Listrik masih menggunakan tiga komponen, terdiri dari harga minyak mentah Indonesia atau ICP, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan laju inflasi.