Isu SARA diprediksi bakal makin riuh jelang Pilpres 2019

MONITOR, Jakarta – Perhelatan pesta demokrasi di tanah air sering kali dibumbui oleh Isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), tak jarang hal tersebut menjadi formula untuk menjatuhkan atau mendongkrak popularitas pihak tertentu yang dengan sengaja menebar isu demikian dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Founder Alvara Hasanudin Ali saat memaparkan hasil survei  'Mencari pendamping Jokowi, Muslim, Militer, atau Muda yang digelar di Hotel Oria, Thamrin, Jakarta pusat, Jumat (23/2).

Ali mengatakan ada kemungkinan kalau isu Sara kembali dimainkan dalam perhelatan Pilpres karena berkaca pada perhelatan pesta politik tanah air sebelumya. Sehingga menurutnya Isu SARA bisa saja ditebar kembali pada perhelatan pemilu 2019 mendatang.

"Populisme berbasis agama  itu kalau kita lihat tren belakangan ini akan tetap menjadi faktor yang dimainkan oleh pihak – pihak yang ingin memenangkan satu kandidat tertentu," imbuh Ali kepada awak media.

Lebih lanjut, Ali sangat menyangakan hal tersebut , menurutnya banyak konsultan politik yang dengan sengaja menyalahgunakan hasil survei dan menebar SARA untuk memperkeruh hubungan dimasyarakat. Hal tersebut merujuk pada pernyataan Deputi kepresidenan beberapa waktu lalu.

Deputi bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo sempat mengatakan konsultan politik dapat menciptakan dan berperan penting memantik isu Sara untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam sebuah pagelaran pesta politik.

“isu SARA dalam kampanye sama seperti upaya menghalalkan segala cara agar kandidat bisa menang,” tutur Eko, Rabu (21/2).

Baginya, hal itu menjadi paradoks tersendiri bagi iklim demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan kesamaan hak bagi para kandidat untuk berkontestasi secara sehat. 

"Cara-cara seperti isu Sara dan hoax itu bisa juga tak lepas dari peran konsultan politik. Ia jadi aktor penting juga menciptakan ini. Jangan sampai dianggap jadi konsultan ujaran kebencian, ya," tukas Eko Rabu (21/2)