MONITOR, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelola Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" Kamis (14/9/2017) di Istana Negara yang kemudian dilanjutkan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI.
Rakernas dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Pimpinan institusi terkait.
Pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2017 ini, Pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan simbolis raihan opini WTP berturut-turut selama 5 tahun (2012-2016) di Istana Negara:
- Kementerian Perdagangan
- Mahkamah Agung
- Provinsi DI Yogyakarta
- Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Kota Depok
Kementerian yang memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut (2012-2016):
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perindustrian
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
- kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan
Lembaga Negara yang memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut (2012-2016):
- Dewan Perwakilan Rakyat
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Badan SAR Nasional
- Badan Intelijen Negara
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Dewan Perwakilan Daerah
- Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Badan Tenaga Nuklir Nasional
- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Badan Kepegawaian Negara
- Mahkamah Konstitusi
- Lembaga Administrasi Negara
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- Sekretariat Kabinet
- Dewan Ketahanan Nasional
- Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
- Komisi Yudisial
Pemerintah Provinsi yang memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut (2012-2016):
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi Kepulauan Riau
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut (2012-201):
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Purworejo
- Kabupaten Aceh Besar
- Kabupaten Semarang
- Kabupaten Banyuasin
- Kabupaten Banggai
- Kabupaten Gowa
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- Kabupaten Karimun
- Kabupaten Bintan
- Kabupaten Way Kanan
- Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Kabupaten Gorontalo
- Kabupaten Tojo Una Una
- Kabupaten Lampung Barat
Pemerintah Kota yang memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut (2012-2016):
- Kota Batam
- Kota Bandar Lampung
- Kota Denpasar
- Kota Surakarta
- Kota Banda Aceh
- Kota Lubuk Linggau
- Kota Metro
- Kota Banjar
- Kota Sabang