MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Ranik mendesak agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lembaga pemasyrakatan (Lapas) di seluruh Indonesia. Desakan itu menyusul ditangkapnya Kepala Lapas Sukamiskin Bandung oleh KPK atas kasus dugaan jual beli izin kepada narapida korupsi.
“Saya meminta agar Kemenkumham khususnya Dirjen Lapas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapas di seluruh Indonesia,” kata Erma dalam keternagan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (22/7).
Menurut dia, tiap kali rpat kerja (Raker) dan kunjungan kerja di Lapas. komisi III DPR menemukan Lapas yang over kapasitas, bahkan sampai 400 % dengan satu sel ukuran 5 x 3 meter diisi 32 orang narapidana yang sungguh tidak manusiawi.
“Sungguh tidak layak dibandingkan dengan sel mewah napi, belum lagi urusan utang bahan makanan narapidana yang terus menggerus anggaran karena banyaknya narapidana. Anggaran makan satu hari narapidana hanya Rp. 15.000,- ,” paparnya.
Lebih lanjut, diakui politikus Demokrat itu, kasus Lapas Sukamiskin yang mencuat ke publik hanyalah gunung es dari pesoalan Lapas di Indonesia.
“Persoalan lapas Sukamiskin hanyalah (puncak) gunung es dari persoalan pemasyarakatan di Indonesia, makanya sudah saatnya saya mendorong agar pemerintah melakukan percepatan pembahasan RUU KUHP bersama dengan DPR,” sebut dia.
“Karena dalam RUU KUHP yang baru terdapat banyak perbaikan sistem pemudaan dan mekanisme hukuman yang lebih memperhatikan ptinsip restorative justice,” pungkasnya.
