Hadiri Rakernas PDIP, Kehadiran Kepala BIN Dianggap Tak Berpengaruh

MONITOR, Jakarta – Direktur Publikasi dan Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan, kehadiran Kepala BIN Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan di Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali pekan lalu, Jumat (23/2) tak mempengaruhi demokratis dalam sebuah perhelatan pemilu.

Hal tersebut menurut Wawan lantaran Komisi Pelimihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mempunyai aturan main yang diterapkan mengenai regulasi yang mengatur dalam UU pemilu.

"Mendatangi undangan adalah wajib guna menghargai siapa pengundangnya, kecuali jika berhalangan maka undangan tersebut dapat diwakilkan. Demikian juga kehadiran Kepala BIN ke Rakernas PDIP, tentu hadir secara terbuka dan dapat dilihat oleh khalayak umum termasuk wartawan," kata Wawan di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (4/3).

Selain itu, Wawan menjelaskan kehadiran kepala BIN pada Rakernas PDIP merupakan undangan yang biasa terjadi pada partai lain, dimana pada saat acara rakernas setiap partai juga mengundang pejabat publik.

"Kepala BIN hadir di Rakernas PDIP adalah karena undangan, hal itu biasa terjadi di partai-partai lain di mana saat ada acara Rakernas partai juga mengundang pejabat publik lainnya," ujar Wawan.

Lebih dari itu, Diakuinya kepala BIN harus mejalin hubungan dengan siapapun termasuk dengan Ormas, OKP, Parpol dan masyarakat lapisan apapun, yang dimana menjadi tugas BIN sebagai pengayom atau pelindung dan sekaligus bermitra dengan lapisan masyarakat, agar bertujuan memperoleh informasi valid sehingga mampu menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman dalam maupun dari luar.

"Kepala BIN juga harus turun ke bawah, jemput bola, tidak hanya di belakang meja, tetapi harus berbaur dengan semua lapisan, sehingga ada sinergi dan kedekatan dengan berbagai elemen termasuk parpol," tukas Wawan.

Terkait hal tersebut Wawan juga menepis anggapan yang mengatakan adanya indikasi berpengaruh terhadap nilai demokrasi, sebab masyarakat Indonesia telah berulang kali menjalani Pemilu. Lantas suara masyarakat tidak akan berbelok hanya karena kehadiran seorang pejabat negara dalam sebuah perhelatan partai politik.

"Suara masyarakat tidak lantas berbelok karena kehadiran seseorang ke sebuah acara rakernas partai politik tertentu, sehingga kesimpulannya, adalah bahwa kehadiran Kepala BIN dalam menghadiri undangan resmi Rakernas PDIP di Bali tidak mempengaruhi demokrasi di Tanah Air," tutur Wawan.

Dia menambahkan, banyak pejabat publik yang tetap menjabat meskipun dalam kepengurusan partai politik. “Dalam hal ini kepala BIN bukan pengurus partai maka tidak perlu di politisasi sehingga nantinya akan berdampak ke masyarakat dan berpengaruh terhadap Demokratisasi pada sebuah perhelatan pemilu,” tandasnya.