Gelar Deklarasi, Ini Rekomendasi Kowani soal Affirmative Action Perempuan di Politik

MONITOR Bogor – Kepala Pusat Pendidikan Konstitusi dan HAM Mahkamah Konstitusi, Budi Djohari, resmi menutup kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi pengurus dan Anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) siang ini, Kamis (02/11).

Pada kesempatan itu, Budi mengucapkan rasa syukurnya karena bisa menjalin kerja sama dengan organisasi besar yang menaungi 91 organisasi wanita dan 34 BKOW seluruh Indonesia.

"Kami berharap ilmu yang diperoleh empat hari tiga malam ini bisa disosialisasikan di daerah dan organisasi masing-masing peserta, khususnya terkait hak dan kewajiban serta tanggungjawab konstitusi sebagai warga negara," ujarnya saat memberikan sambutan di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua.

Tak kalah pentingnya, agenda penutupan ini diakhiri dengan sesi deklarasi dan rekomendasi Kowani kepada para pemangku kepentingan. Diantaranya Pemerintah, Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK) serta masyarakat Indonesia.

Berikut ini poin-poin rekomendasi terkait Affirmative Action bagi perempuan di bidang politik yang diajukan Kowani, sebagai berikut:

Rekomendasi untuk Pemerintah

Pertama, Kowani mendorong penyelenggara Negara, KPU dan Bawasu untuk bekerja professional dan berwawasan gender. Kedua, perlu menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi program pendidikan politik di semua instansi pemerintahan tentang pentingnya peran politik perempuan untuk kemajuan bangsa. Ketiga, perlu memasukkan materi gender dalam kurikulum  pendidikan.

Rekomendasi untuk DPR

Pertama, Kowani mendorong Affirmative Action bagi perempuan dalam  peraturan perundang-undangan. Kedua, Kuota untuk 30% Caleg perempuan menjadi 30% Aleg Perempuan

Rekomendasi untuk Mahkamah Konstitusi

Adapun rekomendasi untuk Mahkamah Konstitusi, Kowani berharap MK secara kontinyu memberi sosialisasi mengenai hak konstitusional kepada Perempuan khususnya terkait dengan hak politik.

Rekomendasi untuk Masyarakat

Terakhir, Kowani meminta masyarakat selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja anggota legislatif (Aleg) agar tetap mempunyai integritas dan solidaritas serta tetap komitmen menjaga kepercayaan masyarakat di dapilnya. Selain itu, Kowani mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam 'Politik' serta mendorong Tokoh Agama, Tokoh Adat dan semua unsur masyarakat untuk mendukung partisipasi politik perempuan.