Fahri Tantang Pemerintah Transparan soal Divestasi Saham Freeport

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Jakarta (dok: aktual)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi menjelaskan secara transparan mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia. Hal itu terkait dengan penandatanganan nota pendahuluan antara Inalum dan Freeport McMoran yang berlangsung, di Jakarta, Kamis (12/7).

Dengan pembelian saham PT Freeport Indonesia lewat PT Inalum -sebuah perusahaan di bawah Kementerian BUMN- senilai US$3,85 miliar atau sekitar Rp55,3 triliun, maka pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Papua tersebut.

“Sebelum pemerintah bikin pengumuman, lebih baik dijelaskan dulu secara transparan ini yang beli siapa?, Rp53 triliun itu uangnya darimana dan kantong siapa?, Karena yang jelas itu tidak dari APBN,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (13/7).

“Uang itu kalau dari Inalum kan lebih dari 60%, aset Inalum sendiri habis konsorsium tambang yang baru tahun 2013 diambil alih Pak SBY,” tambahnya.

Pemerintah, sambung dia, harusnya menjelaskan secara detail terhadap pembelian saham tersebut. Jangan kemudian, kata Fahri langsung mengklaim memberikan pengumuman yang sifatnya hanya pencitraan kepada publik.

“Bikin pengumuman struktur sahamnya itu sekarang punya siapa. Siapa saja yang punya hak di situ, kemudian saham itu diagunkan ke siapa dan seterusnya,” ujar politikus PKS itu.

Sementara itu, ketika ditanyakan, pembelian saham merupakan hasil pinjaman dari sejumlah bank?. Fahri menegaskan, maka dengan kondisi tersebut pemerintah harusnya memberikan skema yang jelas.

“Yaitu juga harus dijelaskan skemanya itu. Kalau dalam kasus NTB yang sekarang diperiksa KPK itu minjamnya itu kepada pihak yang mengambil alih melalui belakang. Jadi pemerintah nih cuma dipakai namanya, lalu perusahaan-perusahaan ini minjemin uang ke pemerintah, pemerintah mengumumkan ke rakyat seolah-olah yang ambil pemerintah padahal yang ambil swasta juga. Jadi, pihak yang punya saham juga disitu-situ aja,” paparnya.

“Jadi ini nanti jadi bohong gitu. Makanya nggak usah gembar gembor dan gagah-gagah divestasi 51 persen. Jujur ajalah. Kalau saya terus terang kejujuran itu jauh lebih penting daripada lain-lain ntar jadi masalah. Karena tidak transparan siapa-siapa yang punya uang disitu. Jangan-jangan kita disuruh beli sama yang punya tambang juga, ternyata uang Freeport juga atau afiliasi Freeport, lantaran tidak mau hilang kendali,” pikirnya.

“Jadi yaudalah transparan, ungkapkan ke publik, ini loh skemanya dan rakyat harus tau ini uang sama. Jadi gagah-gagahan ini siapa?,” pungkas Fahri.