MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjawab pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut "banyak spnsor dalam Undang-Undang" dengan saran. Menurutnya, banyaknya 'sponsor' dapat diatasi pabila Pemerintah menyerahkan sepenuhnya perumusan produk UU kepada DPR.
"Pertama kami menyambut Presiden mengupayakan pemerintah tidak perlu lagi ikut dalam membahas UU. Jadi dengan disetujuinya cara membuat UU, lalu dimana Pemerintah tidak perlu terlibat membuat UU pada tingkat pertama," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).
Dengan demikian, lanjut Fahri, sponsor seperti yang dikeluhkan Presiden tidak akan ada lagi. Hal itu mengingat DPR adalah lembaga perwakilan, sehingga aspirasi rakyat menjadi satu-satunya sponsor dalam merumuskan UU."Ini akan membuat efisien ketuka menyusun UU dengan lebih aspiratif," lanjutnya.
Sebelumnya, saat memberikan sambutan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keluhannya terkait DPR yang terlalu banyak membuat UU. Menurutnya bahkan DPR acapkali membuat UU yang tidak jelas isinya dan mirip dengan UU yang sudah ada.
Hal itu dikatakan Presiden akan menghambat pekerjaan rumah Pemerintah yang tengah memangkas berbagai peraturan mulai dari pusat hingga ke pemerintah daerah di Kabupaten atau Kota.
Soal sponsor, Jokowi menduga banyak titipan dalam produk-produk UU yang telah dikeluarkan sehingga kurang tepat. "UU Kita banyak yang pakai sponsor. Ya blak-nlakan saja, sehingga banyak titipan-titipan, hal itu harus kita hilangkan," kata Jokowi saat itu.