Edukasi HAM Penting bagi Pejabat Publik

MONITOR, Jakarta – Tidak semua pejabat publik di negeri ini memiliki perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama. Hal demikian diungkapkan Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Manager Nasution.

Saat diwawancara redaksi Monitor, pria asal Sumatera Barat ini bahkan mempertanyakan sejauh mana perspektif HAM yang sesuai konstitusi itu terinternalisasi di pejabat publik. 

Pertanyaan ini muncul, manakala Manager pernah pendapati seorang pejabat daerah yang meminta jaminan perlindungan dari Komnas HAM terhadap warganya sendiri. Ia lantas menyimpulkan, bahwasanya edukasi mengenai HAM di kalangan pejabat publik masih sangat minim.

"Nah hal seperti ini seharusnya perlu adanya edukasi. Tak semuanya pejabat paham tentang HAM, maka penting adanya edukasi soal HAM bagi pejabat kita," ujar Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Uhamka ini.

Lebih jauh ia menjelaskan, para aparatur pemerintah mulai tataran pusat hingga daerah tentu membutuhkan pemahaman HAM yang utuh, apalagi mengenai kebijakan yang dikeluarkan. Sebab hal tersebut berkaitan dengan warga negara dan hak dasar mereka.

"Edukasi yang memadai ini penting bagi aparatur pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.

Ketika misalkan ada menteri yang mengeluarkan peraturan, itu kan nanti keliatan bahwa peraturan menteri ini apakah sudah sesuai dengan perspektif HAM atau tidak. Kemudian ketika Gubernur mengeluarkan Perda dengan DPRD setempat misalnya, atau UUD lah oleh Presiden dengan DPR, itu kan besarnya bisa kita lihat. Apakah memang sudah sesuai dengan perspektif HAM," terangnya.

Ia menambahkan, tuntutan tersebut ia sebutkan tak lain supaya para pemangku kepentingan di negeri ini mampu menjamin perlindungan dan tak mencederai hak-hak dasar warga negaranya sendiri.