MONITOR, Jakarta – Sebanyak 200.000 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tersebar di 600 entitas seluruh Indonesia belum ditindaklanjuti.
“Ada sekitar 200.000 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, setiap tahun BPK mendapat mandat untuk menyerahkan ikhtisar kepada Presiden dan DPR. Kompilasinya ada 200.000 seluruh Indonesia baik pusat dan daerah, baik yang lama dan yang current (sedang berjalan),” kata Wakil Ketua BPK Prof Barullah Akbar pada Forum Diskusi Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPK) di Medan, Selasa (25/7/2017).
Wakil Ketua BPK RI, Barullah Akbar menuturkan, idealnya rekomendasi yang sedang berjalan saja yang perlu ditindaklanjuti, kecuali yang sudah masuk penyelidikan tipikor karena prosesnya berjenjang di aparat hukum.
“Kami ingin menghilangkan imej bahwa tugas BPK itu bukan hanya melakukan audit saja. Namun ada proses setelah audit yaitu agar seluruh proses BPK ditindaklanjuti. Jumlahnya masih sangat banyak, orang taunya BPK hanya proses audit, setelahnya tidak," jelas Barullah.
Sementara itu, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengatakan, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah umumnya melibatkan aparatur negara/daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan negara/daerah. Penyebabnya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik mengandung unsur kesengajaan maupun tidak mengandung unsur kesengajaan.