MONITOR, Jakarta – DPR menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pemerintah terkait pembangunan gedung baru DPR. Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Rabu (25/10) kemarin.
"DPR menyerahkan sepenuhnya pembangunan gedung kepada pemerintah. Dan (hal itu) juga sudah disampaikan secara langsung pada saat rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Menteri Keuangan beberapa kali," ujar Taufik.
Politisi F-PAN itu menambahkan, gedung DPR merupakan inventaris negara. Oleh karena itu, soal pembangunan dan perawatannya tak perlu digiring ke ranah politik. DPR pun telah menyerahkan desain dan teknis pembangunan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR).
“Pembangunan gedung baru ini juga sudah mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang kerap berkunjung dan beraudiensi. Banyak yang menginginkan adanya perbaikan. Keinginan DPR (membangun gedung) itu juga didasarkan pada kondisi bahwa gedung saat ini yang ada sudah tidak memadai,” ujar Taufik.
Taufik mengatakan, bahwasannya ada alokasi pembangunan gedung DPR, DPR memberikan apresiasi kepada pemerintah. Sementara terkait target penyelesaian pembangunan gedung baru itu, Taufik mengatakan, hal itu bergantung pada pemerintah sebagai pelaksananya.
"Dalam hal ini memang, dari perencanaan, pembahasan, DPR sudah menyerahkan ke Kementerian PU-PR dan Kesekjenanan DPR. Artinya surat, administrasi, dokumen, segala macam itu sudah disiapkan kesekjenan. Pimpinan sepakat untuk ini tidak boleh dikaitkan dengan isu politisasai," tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.