DPR Sebut KPU dan Bawaslu Sudah Mencederai Demokrasi

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menghindari segala tindak kasus suap dan politik uang.

Ia menegaskan agar kedua anggota penyelenggara pemilu itu harus memiliki integritas yang kuat, guna memperkuat melakukan pengawasan kepada anggotanya.

Hal tersebut dilontarkannya menanggapi perihal penangkapan kasus suap Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri, dan Komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat, karena diduga adanya unsur penyuapan dari salah satu calon bupati yang tidak lolos.

Namun Tim Satgas Anti Money Politics Bareskrim Mabes Polri berhasil mengungkap kasus tersebut.

"Kasus penangkapan yang menimpa anggota KPU dan Bawaslu itu tentu menjadi tamparan keras bagi kedua lembaga itu. Seharusnya, KPU dan Bawaslu bebas dari suap dan politik uang jelang Pilkada Serantak 2018 ini. KPU dan Bawaslu harus lebih ketat mengawasi anggotanya," kata Taufik dalam kererangan persnya, (26/2).

Dia menambahkan, kasus suap yang menimpa KPU dan Bawaslu Sangat mencederai proses demokrasi yang selama ini telah dijaga. Kendati demikian, sudah dipastikan posisi KPU dan Bawaslu begitu rawan terhadap godaan suap.

"Anggota KPU dan Bawaslu harus menjaga integritasnya, dan tidak terjebak dalam godaan suap. Sebagai penyelenggara pemilu, keduanya juga harus fokus dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu. Apalagi Pilkada Serentak 2018 diselenggarakan tak lama lagi," ujar Politisi PAN ini.

Seperti dikabarkan, sebelumnya, Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Jawa Barat, Heri Hasan Basri, dan Komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat, ditangkap polisi pada Sabtu (24/2), karena diduga telah menerima suap dalam bentuk uang dan mobil dari seorang calon bupati.