DPR Minta Direksi TVRI Selanjutnya Rombak Birokrasi

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi berharap direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) periode 2017-2022 terpilih mampu merombak birokrasi dan paham industri.

"Kami berharap dewan pengawas mengenal orangnya, paham industri dan mampu merombak birokrasi di tubuh TVRI," katanya di Jakarta Kamis (19/10).

Bobby menegaskan direksi TVRI yang terpilih untuk periode 2017-2022 harus mampu menghindari predikat opini tanpa menyatakan pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah disandang empat tahun terakhir.

Ia menyayangkan kinerja direksi TVRI yang lama tidak mampu memperbaiki kinerja, bahkan empat kali meraih predikat opini tidak menyatakan pendapat dari BPK.

"Banyak sekali tunggakan yang tidak terbayarkan sampai Rp10 triliun," ujarnya.

Bobby mengharapkan direksi TVRI yang terpilih juga harus mampu bekerja sama dengan dewan pengawas untuk membenahi manajemen TVRI, termasuk pembenahan sumber daya manusia dan menjalankan Undang-Undang tentang Penyiaran.

Namun, ia menambahkan DPR RI masih mempercayakan Dewan Pengawas TVRI akan memilih Direksi LPP TVRI periode 2017-2022 dengan langkah terbaik.

Dewan Pengawas TVRI menunjuk Panitia Seleksi Calon Direksi yang independen dan berasal dari luar lembaga TVRI beragam latar belakang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama TVRI Nomor :135/KEP/I.1/TVRI/2017.

Panitia Seleksi Calon Direksi TVRI telah menetapkan 134 calon yang akan menjalani beberapa tahapan tes yakni Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Tes Asesmen dari lembaga independen, Wawancara dari Panitia Seleksi, Tes Kesehatan dan Wawancara dari Dewan Pengawas TVRI.

Selanjutnya, Panitia Seleksi Calon Direksi TVRI akan memilih 18 kandidat untuk tiga orang calon pada setiap jabatan direktur yang diajukan kepada Dewan Pengawas selanjutnya dipilih enam orang Direksi TVRI.