DPR Desak Kemenaker Kuatkan Ihwal Pengawasan Keselamatan Kerja

MONITOR, Jakarta  – Komisi DPR Bidang Ketenagakerjaan mendesak pemerintah lakukan penambahan kuantitas dan kualitas pengawas ketenagakerjaan di Indonesia menyusul tragedi kebakaran di gudang petasan dan kembang api di Kosambi, Tangerang, Banten.

Ketua Komisi IX DPR, Dedde Yusuf menyatakan, Kementerian Ketenagakerjaan harus segera melakukan hal tersebut agar kejadian semisal gudang petasan di Banten  tidak terulang kembali.

"Komisi IX DPR mendesak Kemenaker untuk menambah jumlah pengawas ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan secara berkala setiap enam bulan kepada perusahaan yang rentan memiliki risiko kecelakaan kerja," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/11).

Menurut dia, hal tersebut adalah penting untuk memastikan bahwa standar keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komisi IX DPR RI juga mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi dalam waktu satu bulan yang melibatkan lintaskementerian atau lembaga.

"Kemudian memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara serius terhadap keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dan tempat kerja di perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya, bahan-bahan yang mudah meledak dan limbah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara terhadap korban, Komisi IX DPR mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk segera melaksanakan kewajiban layanan terhadap para peserta yang menjadi korban sesuai dengan hak-hak yang dimiliki korban.

Komisi IX DPR juga mengajukan usulan revisi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sesuai dengan tuntutan keselamatan kerja saat ini sebagai usul inisiatif pemerintah, serta diusulkan juga pembentukan Panja tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja.