MONITOR, Jakarta – DPR belum sepakat terkait rencana pemerintah menaikkan golongan daya listrik. Menurut parlemen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam sebelum diputuskan. Termasuk dampaknya kepada beban biaya listrik masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron di gedung parlemen Jakarta, (7/12) menanggapi kebijakan pemerintah tentan kelistrikan.
"Terkait penyederhanaan golongan daya listrik untuk konsumen, Komisi VI DPR dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan sepakat untuk dikaji secara komprehensif. Selain itu perlu sosialisasi dengan baik," kata Herman.
Menurut Politisi Demokrat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESM) juga perlu memperhatikan kepentingan konsumen. Jangan sampai kebijakan ini menambah beban masyarakat sebagai konsumen listrik di kemudian hari.
"Kita harus hindari dampak negatif kepada rakyat di kemudian hari," lanjutnya.
Herman mengatakan, kalau dirasakan menambah beban bagi konsumen karena harus membayar lebih mahal, kemungkinan rencana pemerintah tersebut ditolak DPR.
"Jadi, semuanya masih belum clear. Bisa saja tidak jadi dilaksanakan sampai 2019," ungkapnya.
Sementara Menteri ESDM Ignasius Jonan sendiri mengatakan, penaikan golongan daya listrik, masih sebatas diskusi, testing the water. Apakah rakyat akan menerima atau tidak. Dengan kata lain, itu menjadi bagian dari sebuah sosialisasi. Bahkan ketersediaan listriknya juga belum ada.
Kementerian ESDM juga mengatakan bahwa kementeriannya dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana melakukan program penyederhanaan golongan listrik. Rencananya, penyederhaan golongan pelanggan listrik hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga 1.300 VA, 2.200 VA, 3.300 VA, dan 4.400 VA. Semuanya akan dinaikkan menjadi 5.500 VA.
Namun penyederhanaan itu nantinya tidak merubah tarif listrik per kWh. Saat ini tarif listrik per kWh pada rentang tersebut berada pada harga Rp 1.467,28 per kWh.