DKPP Ultimatum Penyelenggara Pemilu untuk Tidak Coba-coba Lakukan Money Politik

MONITOR, Jakarta – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap penyelenggara Pemilu yang tersangkut dengan politik uang. Karena masalah ini menyangkut dengan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

 

“Kalau ada penyelenggara Pemilu yang turun kredibilitasnya hanya karena masalah duit, maka akan kami tindak tegas,” katanya saat memberikan sambutan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) untuk Pilkada 2018 Berintegritas di Royal Kuningan Hotel, Sabtu (10/2/2018).

 

Ketua Bawaslu RI Abhan menyampaikan bahwa tantangan dalam Pilkada yang akan dilaksanakan 171 itu adalah politik uang dan politisasi SARA. Karena menurutnya, politik uang akan berdampak mahalnya penyelenggaraan pemerintahan. Sementara isu SARA akan menimbulkan ketidakharmonisan antarsesama atau terpecah belah antarsuku bangsa. Pihaknya mengajak kepada seluruh elemen bangsa termasuk partai politik yang terlibat dalam kepemiluan untuk berkontestasi secara fair dan juga bersih.  

 

“Komitmen ini menjadi kunci bagi kita semua secara bersama-sama menciptakan setiap tahapan Pilkada yang bebas dari pengaruh politik transaksional dan politisasi SARA dalam kampanye Pilkada,” katanya.

 

Ilham Saputra, anggota KPU RI, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Bawaslu. Pihaknya mendukung langkah Bawaslu dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap politik uang dan politisasi SARA. Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, politik uang dan politisasi SARA merupakan racun demokrasi.

 

Hadir dalam acara tersebut sejumlah fungsionaris partai politik, penyelenggara pemilu, penggiat Pemilu, dan juga tamu undangan lainnya. Pada acara tersebut dilakukan kegiatan simbolik penolakan terhadap politisasi SARA dan politik uang.