MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai biasa saja pertemuan dirinya dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk pertemuan yang dilakukannya pada Senin (24/7) lalu. Hanya saja, menurut Presiden, ada pertemuan yang diliput oleh media, dan ada pertemuan yang tidak diliput media.
Presiden memastikan, bahwa semua partai koalisi pendukung pemerintah, termasuk Partai Amanat Nasional (PAN) diundang dalam pertemuan tersebut. Namun, tentu saja bukan dirinya langsung yang menyampaikan undangan tersebut.
“Bisa saja undangan nyampe nggak sampai, tapi kan bukan dari saya undangannya. Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang. Bisa saja undangannya enggak sampai, bisa saja sampai tapi enggak hadir. Tapi nggak ngerti itu kan teknis, mungkin di Menteri Sekretaris Negara, atau di ketua kelas,” kata Presiden Jokowi menjawab wartawan soal ketidakhadiran PAN dalam pertemuan tersebut, usai pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Kuangan Haji (BPKH), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) pagi.
Tapi Presiden Jokowi memastikan, bahwa hubungannya dengan PAN baik-baik saja, meski dalam beberapa kasus sikap partai tersebut dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.
“Wong kita baik-baik saja kok, baik-baik saja kita, baik-baik saja,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga membantah jika pertemuan dirinya dengan wakil partai koalisi itu membahas masalah perombakan atau reshufle kabinet. “Oo, ndak, ndak ada, ndak ada, ndak ada urusannya,” ujarnya.
Wakil partai koalisi pendukung pemerintah yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara dan anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon
Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.