MONITOR, Jakarta – Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean angkat bicara terkait langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjadi pihak terkait atas gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Demokrat, JK tidak konsisten terhadap pernyataannya.
“Secara etika politik ya memang ini menjadi pertanyaan bagi publik karna kemarin pak JK sudah pernah melontarkan juga sikapnya tidak ingin lagi aktif di politik ya, tapi kenapa sekarang juga malah mengajukan diri sebagai pihak terkait. Ini akan dilihat publik sebagai sikap yang tidak konsisten,” kata Ferdinand di Jakarta, Jumat (20/7).
Namun, terlepas dari lolos tidaknya di MK, menurut Ferdinand itu menjadi hak konstitusional JK sebagai warga negara untuk mengajukan JR tersebut.
“Yang jelas bahwa pertama itu adalah hak konstitusional pak JK sendiri. Itu yang harus kita lihat, beliau berhak untuk mengajukan itu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, bahwa sebenarnya PD mendukung JR tersebut agar segera diputuskan untuk diloloskan oleh MK, karena menurutnya supaya semua lebih terbuka dan bersifat demokratis.
“Harapan kami diterima saja biar lebih terbuka biar lebih bebas. Karna prinsip demokrasi ini masyarakat harus lebih terbuka harus lebih bebas mengimplementasikan dan merealisasikan hak demokratisnya,” tukasnya.
Ia berharap, putusan tersebut dipercepat agar segera dituntaskan sebelum jelang pendaftaran capres-cawapres. Kata dia, itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.
“Sehingga kami mendukung saja ya semoga itu segera diputus oleh MK sebelum tanggal 4 agustus nanti,” tandasnya.
