MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo telah memilih Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018. Nama Hadi juga sudah diserahkan kepada DPR untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
Terkait itu, Direktur Pusdikham Uhamka (Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA) Maneger Nasution menyatakan, Presiden perlu menggandeng sejumlah lembaga negara untuk memastikan track record calon Panglima TNI.
Menurutnya, calon tunggal Panglima TNI tak hanya memenuhi syarat formil melainkan juga memenuhi persyaratan prestasi, rekam jejak baik, bebas dan anti korupsi, serta clear dan clean soal HAM, serta berakhlak mulia.
"Semoga Presiden Joko Widodo sudah dengan rendah hati melibatkan sedari awal beberapa lembaga negara seperti KPK, PPATK dan Komnas HAM sebelum Calon tersebut diajukan ke DPR untuk melacak rekam jejak calon Panglima TNI," ujar Maneger dalam keterangan tertulis yang diterima Monitor, Rabu (6/12).
Komisioner Komnas HAM 2012-2017 ini juga memberikan sepuluh catatan khusus untuk Presiden Jokowi, DPR dan calon Panglima TNI. Pertama, Panglima TNI yang baru harus berkomitmen memajukan dan menegakkan HAM di lingkungan TNI khususnya.
Kedua, berkomitmen melanjutkan dan menyempurnakan reformasi internal TNI. Ketiga, mampu memastikan dan menjaga independensi TNI sebagai alat pertahanan negara, bukan alat kekuasaan. Apalagi tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik.
"Keempat, mampu meningkatkan disiplin TNI sehingga tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa masa lalu yang sejatinya tidak perlu terjadi seperti adanya kasus penyerangan Lapas Cebongan, perkelahian antaranggota TNI dengan Polri, bahkan pertempuran sesama TNI sendiri, dan lain-lain," papar Maneger.
Kelima, ia menekankan Panglima TNI harus mampu meningkatkan integritas dan profesionalitas prajurit. Keenam, Panglima TNI harus meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. Lalu ketujuh, Maneger meminta Panglima TNI selanjutnya bisa meneruskan reorganisasi TNI melalui program Minimum Essensial Force.
"Menjaga netralitas TNI dan menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai Undang-Undang TNI. Antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, pembinaan karir, dan lain-lain," jelasnya lagi.
Tak kalah penting, Maneger meminta agar sang Panglima TNI mampu berkomitmen menunaikan amanat reformasi soal supremasi sipil dan memenuhi hak-hak konstitusional warganya sendiri, seperti TNI perempuan yang ingin berhijab misalnya.
"Calon Panglima TNI itu ada baiknya menyampaikan secara transaparan ke publik tentang komitmennya tersebut dengan cara menerbitkan Peraturan Panglima TNI tentang bolehnya TNI perempuan yang ingin berhijab, dan lain-lain," pungkasnya.