Bukan Politisi, Keterlibatan Asma Dewi dalam Kasus Saracen Perlu Dicurigai

MONITOR, Jakarta – Tertangkapnya Asma Dewi terkait sindikat Saracen yang menyebarkan ujaran kebencian di media sosial membuat sejumlah pihak angkat suara. Salah satunya Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit.

Menurut Arbi, peran Asma Dewi dalam sindikat Saracen perlu dipertanyakan. Pasalnya dia bukanlah seorang politisi atau tokoh yang mencari kekuasaan, sehingga keterkaitannya patut dicurigai.

"Asma Dewi itu apa, apakah dia seorang tokoh yang ingin berkuasa, apakah dalam keluarganya, teman-temannya ada yang ingin berkuasa atas negara, daerah atau pemerintahan? Kalau motif itu gak ada, berarti ini pesanan orang lain untuk berkuasa itu. Karena dia sendiri tak punya motif berkuasa. Logikanya gampang sekali," kata pengamat politik Arbi Sanit kepada wartawan, Jakarta,  Senin (18/9).

Terlebih Asma Dewi hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Namun, menurut Arbi, saat Pilkada DKI 2017 beberapa waktu lalu, di akun media sosialnya, dia aktif mengkampanyekan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga dan menjatuhkan Ahok – Djarot.

"Ini kan suatu kepentingan kelompok atau organisasi yang besar. Gak mungkin seorang Asma Dewi, ibu rumah tangga ini sebegitunya berkepentingan menjatuhkan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) atau untuk memenangkan Anies. Dia kan bukan politisi," sambungnya.

Lebih jauh Arbi menyebut, penyangkalan yang dilakukan para politisi, hanyalah upaya 'mencuci tangan' dan menjadikan Asma Dewi sebagai tumbal mereka dalam untuk mendapatkan kekuasaan.

"Ini orang semua cuci tangan. Sekarang Asma Dewi dikorbankan. Fakta-fakta dulu dia di dimana, berhubungan dengan siapa. Nah ini polisi tinggal jalani seberapa jauh hubungan itu. Polisi kan tau benar cara mengungkap," paparnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada Jumat (8/9/2017), menangkap Asma Dewi, karena diduga mengunggah konten ujaran kebencian terkait Saracen atau kelompok yang diduga menyebar isu SARA dan berita hoax lewat media sosial untuk kepentingan politik.