MONITOR, NTB – Dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah termasuk menuntaskan penanganan sejumlah kasus yang dihadapi pemerintah Daerah, Gubernur NTB, Dr. TGH M Zainul Majdi mengungkapkan kini pihaknya terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan BPK dan penegak hukum.
“Kami terus berupaya membenahi berbagai hal di bidang pemerintahan, dan mencoba memenuhi target yang diberikan oleh BPK. Termasuk dari sisi maturitas pengawasan terus kami coba tingkatkan,” tegasnya. Demikian juga dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK, Tuan Guru Bajang sapaan akrab Gubernur NTB dua periode itu menegaskan akan terus meningkatkan kerjasama dengan kejaksaan.
Gubernur menyatakan hal itu di hadapan 700 peserta workshop Hubungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan dan aparat penegak hukum, yang digelar Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di hotel Lombok Raya, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (9/8/2017).
Workshop tersebut dibuka Wakil Ketua BPK- RI, Bahrullah Akbar dengan pemateri dari Kabareskrim Komjen Ari Dono S, Deputy Investigasi BPKP Iswan Elmi, Ak, M.S.Acc, , Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Workshopp ini dimoderatori oleh Kepala Ditama Binbankum BPK RI Dr Bizam Burhanudin SH MH. Acara ini pun diikuti oleh Inspektorat Provinsi wilayah Timur, Para Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah timur, Kejaksaan Negeri, BPKP, BPK Perwakilan seluruh Provinsi yang ada di Wilayah Timur Indoesia sebagai peserta.
Saat itu, gubernur Tuan Guru Bajang sempat mempromosikan program pembangunan NTB yang diprioritaskan pada dua sektor utama, yaitu pertanian dan pariwisata. Dijelaskannya, Kementerian Pariwisata sudah menetapkan 16 daerah di Indonesia sebagai lokasi wisata MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) dan salah satunya Lombok, NTB," kata Gubernur.
"Alhamdulillah tahun 2016 lalu jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB mencapai angka 3,2 juta wisatawan. Kenaikannya lebih dari 50% dari tahun sebelumnya. Ini semakin membesarkan hati kami dan optimis mampu mencapai target nasional yang telah ditetapkan bapak presiden," ungkap Gubernur. Untuk itu, dengan menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional maupun internasional seperti ini, tentu akan mendukung NTB sebagai destinasi wisata MICE di Indonesia.
Gubernur juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada BPK termasuk perangkat aparat penegak hukum lainnya. Hal itu berkait dengan dukungan yang telah diberikannya kepada pemerintah daerah, terutama kerjasama dalam menangani kasus-kasus di daerah. Sehingga akhirnya kasus-kasus tersebut dapat dituntaskan sesuai dengan yang diharapkan. Ia memberi contoh , kasus sengketa lahan di riliskawasan mandalika resort misalnya. Atas bantuan seluruh pihak, khususnya kejaksaan tinggi, kasus yang telah berjalan sejak 29 tahun lalu itu akhirnya dapat dituntaskan selama enam bulan, terangnya.
"Terima kasih karena aparat penegak hukum telah memperkuat sinerginya dengan pemerintah daerah,"ucap gubernur.
Workshop ini diselenggarakan berdasar atas alasan perlunya BPK meningkatkan mutu tegas pemeriksaannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigasi serta pemberian keterangan ahli.
Selain itu diharapkan workshop ini dapat mempererat alur informasi dan komunikasi antara BPK dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas BPK. Seperti Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP.
Wakil ketua BPK RI Bahrullah Akbar sesaat sebelum secara resmi membuka workshop, menyampaikan bahwa BPK dan Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki nota kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana. Juga kerjasama dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi, terangnya.
Selain pelaporan unsur pidana, ia juga menjelaskan hubungan BPK dengan APH juga terjalin saat pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan.