MONITOR, Jakarta – Selama beberapa tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia terus menurun yang artinya berdampak positif. Tercatat, dari data Bapenas tahun 2018 sejak tahun 2015 angka kemiskinan turun dari 28,51 juta jiwa menjadi 27,76 juta jiwa di tahun 2016 atau turun 750 ribu jiwa. Kemudian di tahun 2017 menjadi 26,58 juta jiwa atau turun 1,18 juta jiwa.
Pemerintah terus menekan angka tersebut dengan pendekatan yang komprehensif. Dengan memperhatikan kondisi mayoritas kemiskinan berada di pedesaan yakni 13,47 persen di desa dan 7,26 persen di kota, pemerintah lebih berfokus untuk pengentasan kemiskinan di desa.
Bertempat langsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian menyelenggarakan rapat terbatas (ratas) bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan berbasis Pertanian. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekjen Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro.
Pemerintah telah menetapkan skala prioritas wilayah sasaran "bedah kemiskinan" yang mencakup 100 Kabupaten dan 1.000 desa. Adapun konsep yang di angkat adalah bedah kemiskinan berbasis pertanian. Nantinya setiap Direktorat Jenderal teknis di Kementerian Pertanian akan memberikan bantuan berupa komoditas pertanian, peternakan, dan perkebunan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Nantinya diharapkan pengelolaan komoditas tersebut yang berbasis keekonomian dapat mengangkat kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Sasaran dari program ini langsung kepada rumah tangga yang berbasis pada pekarangan dan kawasan.
Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan telah memiliki program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) dimana setiap pekarangan rumah tangga sasaran ditanami berbagai produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi. Konsep ini nantinya akan diduplikasi dan tentunya lebih komprehensif seperti penambahan komoditas peternakan dan lain sebagainya.
Perlu dicatat mayoritas masyarakat di pedesaan memiliki mata pencarian dari sektor pertanian. Oleh sebab itu langkah pendekatan kesejahteraan melalui sektor pertanian dinilai tepat. Bapenas juga sempat melansir penurunan tungkat kemiskinan di desa sepanjang 2017 semakin cepat di banding perkotaan. Hal ini membuktikan tata kelola pertanian sesungguhnya sudah dalam jalur yang tepat sehingga mampu mengangkat tingkat kesejahteraan di pedesaan.
Dalam ratas tersebut, perwakilan dari BKKBN, Karo Hukum Oganisasi dan Humas Kres Saputra menegaskan nantinya program ini juga akan dedekati dengan program Keluarga Berencana.
“Diharapkan dengan sinergi beberapa lembaga, upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin maksimal dan tepat sasaran,” tegasnya.