Bareskrim Bongkar Penyalur TKI Ilegal, Ini Tanggapan Nusron Wahid

MONITOR, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengapresiasi dan mendukung langkah Bareskrim Polri yang terus menggalakkan upaya memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) oleh para calo dan perusahaan yang mengirimkan TKI ke Luar Negeri secara ilegal. Dengan terus dilakukan upaya pemberantasan.

"Kami sangat mengapresiasi Satgas TPPO Bareskrim Polri yang terus menyelidiki kasus penampungan TKI ilegal, dan sudah sekarang sudah menangkap salah satu pelaku yang diduga menjadi admin dan pewawancara calon TKI," kata Nusron Wahid, disela RDP dengan DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/7).

Seperti diketahui, Satgas TPPO Bareskrim Polri pada Selasa (11/7) kemarin menggerebek PT Nurafi Ilman Jaya yang digerebek di Condet, Jakarta Timur. PT itu diduga melakukan penampungan dan pengiriman TKI secara ilegal yang masuk kategori sebagai tindakan perdagangan orang atau TPPO. Dalam sebulan, PT tersebut mengirimkan TKI Ilegal hingga 15 orang, dan sudah berjalan sekitar delapan bulan.  Dalam penggerebekan kemarin, sebanyak 10 calon TKI diselamatkan dan diteukan juga sebanyak 25 paspor yang diduga untuk calon TKI ilegal yang direkrutnya. Kini, pihak kepolisian telah menangkap salah satu karyawan di PT tersebut, yakni Mulyati yang berperan sebagai admin dan pewawancara calon TKI. Polisi sebelumnya juga mengamankan seorang karyawan PT Nurafi Ilman Jaya berinisial HS saat penggerebekan. Sementara Pemiliknya PT, yang berinisial (FA) dalam proses pengejaran dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 10 UU No 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan/atau Pasal 102 ayat 1 UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKLN.

Nusron mengungkapkan, selama ini pihaknya sudah memaksimalkan sosialisasi ke daerah basis TKI perihal bahayanya menjadi TKI unprosedural atau ilegal. Pihaknya terus menyampaikan informasi bahwa menjadi TKI ilegal itu rawan menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking. Bahkan, dari sisi hukum dan keamanan dinegara tempat bekerja juga sangat rawan bermasalah.

Untuk itu, program sosialisasi bagaimana bermigrasi yang aman, menjadi TKI yang aman, terus kita lakukan," ujarnya.

Di sisi lain, kata Nusron, pihaknya juga terus melakukan berbagai pembenahan dan terobosan agar TKI yang bekerja ke luar negeri dari sisi kualitas meningkat, dan dari sisi biaya penempatan berkurang. Selama ini, kata Nusron, alasan mereka yang memilih menggunakan jalur ilegal ketika menjadi TKI adalah karena biayanya mahal.

"Nah itu kita upayakan terus, bahkan sekarang sudah banyak penempatan yang benar-benar nol rupiah," terangnya.

Tapi nyatanya, tambah Nusron, ternyata ada yang memanfaatkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah dan tingginya animo masyarakat bekerja ke luar negeri. Mereka memanfaatkan itu dengan cara menjadi penyalur TKI ilegal.

"Padahal itu jelas-jelas praktik perdagangan orang. Makanya, kita dukung langkah Bareskrim yang jeli dan gesit dalam melihat celah TPPO dan terus mengejar kasus-kasus TPPO berkedok pengiriman TKI," tegasnya.