MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait ramainnya bursa nama yang digadang-gadang bakal menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Jokowi uituk Pilpres 2019.
Menurut Hasto banyaknya mucul nama-nama cawapres masih sesuatu yang biasa-biasa saja. Sebab, menurut Hasto untuk menjadi Cawapres tidak hanya mengandalkan pada elektabilitas tatpi juga harus memiliki sikap tanggung jawab lebih kepada negara.
“Ya. Jadi pemimpin apalagi presiden dan wapres kan bukan sekedar elektoral, tapi juga tanggung jawab bagi bangsa dan negara,” kata Hasto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3).
Menurut Hasto, saat ini pihaknya juga mengkaji untuk melihat sosok yang pantas mendampingi Jokowi sebagai cawapres dimana harus ada kesatu paduan dalam konsep memimpin kedepannya.
“Ya, kami melihat buat kami lebih pada kesatupaduan kepemimpinan dan bagaimana konsepsi kepemimpinan kedepan. Kalau aspek elektoral itukan watak demokrasi Liberal. Tugas pemimpin rakyat itu berproses dengan seluruh kematangan jiwa, lakukan kontemplasi bagi Indonesia raya,” ujar Hasto.
Namun saat disinggung apakah Cak Imin masuk dalam kajian yang disebutkan oleh pihaknya itu, Hasto menanggapi dengan dingin. Pasalnya, hal tersebut masih cair dan masih perlu pertimbangan
“Tentu saja kami sepakat, termasuk dengan Golkar, kajian-kajian akan dilakukan dikerucutkan setelah pilkada 2018,” tukasnya.
Menurut Hasto, saat ini yang tengah menjadi konsentrasi partainya itu ialah bagaimana fokus dalam menghadapi pelaksanaan pilkada 2018.
“Setiap partai akan konsentrasi ke sana dan akan ada waktunya ketika kami nanti duduk satu meja untuk bahas siapa pendamping terbaik Jokowi. Yang jelas setelah pilkada, saat itulah seluruh kontemplasi kami lakukan bagi bangsa dan negara untuk melihat yang terbaik,” imbuhnya.
Selain itu, Hasto juga mengakui kalau pihaknya belum lebih jauh membahas terkait kriteria sosok cawapres untuk mendampingi jokowi nantinya dalam mengahadapi perhelatan pilpres 2019. Karena masih melakukan penjajakan.
“Enggak. Kami sudah biasa bermusyawarah sehingga kami yakin tidak akan ada masalah mengingat konfigurasi kekuasaan politik nasional itu kan melalui cara kerja sama,” tandasnya.