MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan yang ketat terkait realisasi impor gula mentah untuk memenuhi stok gula nasional hingga Mei 2018.
Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Senin (16/4).
Ia mengatakan jangan sampai kebijakan pemerintah dengan dibukanya keran impor gula mentah justru membuat petani tebu tanah air terpuruk.
“Meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan mengawasi pelaksanaan impor gula mentah agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata dia.
Untuk diketahui, Pemerintah memiliki peraturan berupa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002 Tentang Tata Niaga Impor Gula.
Masih dikatakan pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebaiknya meminta data tentang produksi dan kebutuhan gula nasional ke Badan Pusat Statistik (BPS).
Tujuannya, sambung dia, dalam rangka memastikan kebutuhan dan jumlah gula mentah yang diperlukan sebelum melakukan impor.
“Hal yang harus diperhatikan adalah stok gula saat ini dan masa panen tebu, agar impor gula mentah yang dilakukan tidak merugikan para petani tebu,” papar politikus Golkar itu.
Pun demikian, Bamsoet mendorong agar Kementerian Pertanian (Kementan) mencari solusi atas kurangnya lahan tanam tebu dan sulitnya petani mendapatkan bibit tebu unggulan.
“Ini demi menciptakan ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula konsumsi dan gula industri,” pungkasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, pemerintah berencana memenuhi stok gula dalam negeri yang dipatok 2,9 juta ton hingga Mei tahun depan. Sehingga, pemerintah membuka keran impor untuk pengadaan 1,1 juta ton gula.
