MONITOR, Jakarta – Belakangan polemik pengadaan senjata sempat menjadi perdebatan publik di media sosial, bahkan isu-isu miring mengenai hal itu pun turut beredar seiring dengan menyebarnya kabar.
Menanggapi hal itu, DPR berinisiatif untuk duduk bersama Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian guna membahas polemik pengadaan senjata tersebut.
Hal itu dikatakan oleh Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding. Ia mengatakan bahwa komisinya telah berkoordinasi dengan Komisi I DPR guna membuka kemungkinan diadakannya rapat gabungan, dimana masing-masing instansi nantinya memberikan keterangan terkait pengadakan senjata kepada DPR.
"Memang Komisi III sudah koordinasi juga dengan Komisi I karena bagaimana kalau misalnya ada rapat gabungan Komisi I dan Komisi III kami hadirkan pihak Polri dan TNI supaya polemik pengadaan (senjata) bisa berakhir, tidak menjadi perdebatan publik," kata Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (3/10).
Dari keterangan-keterangan yang diperoleh pada rapat tersebut, lanjut Suding, nantinya sebagai bahan DPR guna menggali lebih lanjut karateristik senjata pada dua instansi tersebut, mulai dari proses pengadaan hingga jenis senjatanya.
"Apakah itu dalam konteks untuk masalah penjagaan seperti apa, apakah senjata itu masuk kategori senjata tempur dan sebagainya. Saya kira banyak hal yang nanti akan dikonfirmasi ke pihak kepolisian," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi III dijadwalkan melakukan rapat kerja dengan Kapolri pada Senin (2/10) kemarin, namun karena alasan kegiatan lain rapat tersebut pun ditunda. "Jadi dijadwalkan hari Kamis minggu ini. Memang ada beberapa hal yang akan dikonfirmasi (kepada Kapolri) pada saat raker nanti. Terutama polemik masyarakat dalam masalah pengadaan (senjata)," terang Sudding.
Sementara itu, menurut keterangannya, Komisi III Saat ini masih melakukan pembicaraan lanjutan dengan Komisi I DPR terkait polemik tersebut.