Bahas Freeport, Jonan Undang Gubernur Papua Makan Siang

MONITOR, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengundang Gubernur Papua Lukas Enembe makan siang di rumah dinasnya di Jakarta, Sabtu (7/10). Pertemuan itu merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar Jonan kembali terlibat dalam perundingan denga PT Freeport Indonesia. 

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi, Hadi M Djurid mengungkapkan pertemuan dengan Gubernur Papua tersebut dilakukan setelah pada Jumat  (6/10) kemarin, Jonan mengundang CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tonny Wenas ke kantornya.

"Dalam makan siang hari ini, Lukas Enembe didampingi Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan anggota Komisi 7 DOR Dapil Papua Tonny Wardoyo," kata Hadi melalui pesan singkat yang diterima Monitor.

Sementara itu lanjut Hadi, Menteri Jonan didampingi sejumlah pejabat Kementerian ESDM di antaranya Wamen Arcandra Tahar, Sekjen M Teguh Pamuji, dan Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono.

"Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Pak Jonan menjelaskan perkembangan perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia kepada Gubernur Papua," terang Hadi.

Hadi menjelaskan, di hadapan Menteri ESDM, Lukas Enembe juga menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat Papua satu kata dan sepakat dengan pemerintah pusat, dalam menghadapi PT Freeport.

"Pak Lukas menegaskan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam perundingan tersebut," imbuh Hadi.

Selain itu, terkait dengan beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia telah menolak tawaran divestasi saham 51%, kata Hadi, Menteri ESDM telah mengklarifikasi informasi tersebut sesuai hasil pertemuan dengan Adkerson.

"Pak Jonan menjelaskan bahwa Freeport tetap memegang komitmen sesuai kerangka dasar (framework) yang telah disepakati sebelumnya,"papar Hadi.

"Di antaranya divestasi saham 51% saham, pembangunan smelter, dan  pendapat negara secara agregat lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya," sambungnya.

Menurut Hadi, yang menjadi keberatan Freeport adalah hal-hal teknis menyangkut mekanisme, timing, dan valuasi divestasi. "Inilah poin-poin yang saat ini sedang dirundingkan Freeport dengan pemerintah,"katanya.

Dalam pertemuan tersebut kembali disinggung tentang porsi saham hasil divestasi untuk Papua sebesar 10%. Jumlah tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk pemerintah provinsi, pemkab yang wilayahnya terdapat operasi Freeport, dan masyarakat adat.

Lukas menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang mengalokasikan saham untuk Papua. Sebab hal itu baru kali ini terjadi. Sebelumnya baik dalam Kontrak Karya pertama maupun kedua, tidak ada alokasi saham untuk masyarakat Papua.