MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman mengatakan, pihaknya belum memahami penjelasan Kementerian Koperasi dan UKM mengenai penghematan dari Efesiensi Belanja Barang KemenKop dan UKM sesuai Instruksi Preseiden Nomor 4 Tahun 2017 sebesar Rp 10.500.000.000
“Sehingga alokasi anggaran KemenKop dan UKM Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp 960.777.348.000. Kami sayangkan anggaran Kemenkop yang selalu menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada Kemkop dan UKM,”kata Azam saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM di Gedung Nusantara I, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/07).
Lebihlanjut kata Azam, Komisi VI DPR juga belum memahami Pagu Indikatif KemenKop dan UKM Tahun 2018 sesuai surat bersama Menteri Keuangan Nomor: S-398/MK.02/2017 sebesar Rp 963.850.598.000 termasuk di dalamnya anggaran Dewan Koperasi Indonesia sebesar Rp 14.325.000.000.
“Atas laporan ini, kami mengamanatkan kepada Anggota Komisi VI yang berada di Badan Anggaran untuk menindaklanjuti hasil Raker ini,”jelasnya.
Mengenai Rancangan Awal Kerja Pemerintah KemenKop dan UKM tahun 2018, Komisi VI mendukung Kemenkop dan UKM untuk belanja langsung ke masyarakat yang mendukung Program Prioritas Nasional tahun 2018.
“Kami meminta agar program prioritas tahun 2018 lebih mengutamakan untuk meningkatkan produktivitas dan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM sesuai Program Nawacita Presiden Jokowi dan untuk menwujudkan Demokrasi Ekonomi dan Efisiensi Nasional yang berdaya saing tinggi sesuai Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tetang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,”jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menyatakan, memahami mengenai realisasi anggaran Kemenkop dan UKM Tahun 2017 sebesar Rp 250.993.106.244 atau sebesar 25,84 persen dari alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.971.273.348.000.
Komisi VI DPR RI juga dapat memahami kendala yang dihadapi Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam merealisasikan alokasi anggaran 2016. Komis VI DPR RI mengapresiasi upaya langkah dan strategi yang dilakukan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran Rp 956.784.248.430 atau 93,97 dari alokasi anggaran sebesar Rp 1. 018.202.983.000.