Aksi Telanjang Dada Prabowo Dinilai Kurang Etis

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap akan maju sebagai calon presiden (capres) pada perhelatan pesta demokrasi pemilihan presiden 2019. Pernyataan itu sempat dikatakannya pada acara gerindra di hambalang beberapa waktu lau. Pada acara tersebut para kader gerindra mengarak prabowo dengan penuh sorak sorai, bahkan nampak prabowo dengan semangat sehingga melepas pakaian yang dikenakannya saat itu.

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe menilai dari konteks normatif tidak ada yang melarang aksi telanjang dada seperti itu tapi, kata dia, prabowo harusnya tetap mengedepankan aspek etis sehingga tidak menuai kontroversi di tengah masyarakat.

“Saya kurang paham maksud prabowo melakukan aksi itu sebab setahu saya prabowo kan bukan lagi seorang pimpinan pasukan bersenjanta tapi seorang pimpinan organisasi parpol,” kata Maksimus saat dihubungi MONITOR, Sabtu (14/4).

Meski demikian, ia beranggapan apa yang dilakukan prabowo itu mungkin saja ingin menunjukan kekompakan. Namun menurutnya bahwa semestinya tak harus membuka baju karena justru publik bisa menganggap prabowo memimpin sipil dengan cara militer kan bisa berdampak negatif bagi prabowo sendiri. 

“Mungkin maksud dia demikian padahal dalam konteks kepemimpinankan bukan ekspresi tubuh yang menentukan ketegasan tapi bagaimana dia bertindak tegas atas semua hal,” ujarnya.

Dengan begitu, ia menuturkan mengenai dukungan yang akan didapat dengan melakukan hal tersebut maka kemungkinan akan 50:50 antara pendukung loyalis prabowo dan masyarakat luas. Sehingga menurutnya yang menjadi penting untuk menarik simpatik masyarakat ialah mengenai gagasan dan konsep yang membangun.

“Untuk kalangan pendukungnya tentu makin menguatkan semangat mereka tapi terkait publik luas belum tentu karena itu bukan indikator penting dalam proses yakinkan hati rakyat tapi soal program kerja dan gagasam bangun bangsa sebab itu yang paling penting,” pungkasnya.

Advertisementdiskusi publik wagub dki