MONITOR, Karawang – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya keras untuk membangun kelembagaan ekonomi yang kuat untuk petani. Melalui Balai Besar Penelitian Tanaman Padi (BB Padi), Kementan melakukan demonstrasi farming (demfarm) Korporasi Petani di beberala wilayah, salah satunya adalah di Karawang, Jawa Barat.
Kegiatan Demfarm Korporasi di Karawang dipilih karena daerah tersebut merepresentasikan kawasan pengembangan padi dataran rendah. Dimana, hampir sebagian besar usaha tani padi di Indonesia ada pada wilayah tersebut.
“Keberhasilan model pertanian korporasi di Karawang diharapkan menjadi tempat pembelajaran kawasan-kawasan lainnya di Indonesia dalam membangun pertanian modern berbasis korporasi,” kata Priatna Kepala BB Padi Priatna Sasmita saat diwawancara sehebis membuka bimbingan teknis (bimtek) budidaya padi kepada petani/kelompok tani dari sebanyak 120 peserta di BB Padi Sukamandi pada Rabu (12/9) lalu.
Priatna optimis pada tahun 2018 ini, BB Padi sebagai koordinator kegiatan pengembangan Demfarm Pertanian Modern Berbasis Korporasi di Kecamatan Jayakerta, Karawang bisa mengembangkannya dengan baik.
Dalam kegiatan demfarm ini, BB Padi masih terus melakukan pengawalan dan pendampingan kepada 500 petani.
Tidak hanya itu, Kementan juga mengkoordinir pembangunan infrastruktur berupa normalisasi saluran long storage untuk meningkatkan Indeks Pertanaman Padi, tetapi juga pembangunan fasilitas pasca panen, pembangunan fasilitas alsintan padi.
“Kita juga berkoordinasi dengan Balai Penelitian Ternak dan Balai Penelitian Sayuran untuk mengintegrasikan budidaya padi dengan itik dan sayuran. Nah, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani telah dilakukan sejumlah kegiatan seperti survey PRA, bimbingan teknologi, studi banding, dan pendampingan lainnya,” jelasnya.
BB Padi juga memfasilitasi penyediaan berbagai macam teknologi seperti varietas unggul baru Inpari 32 HDB, Inpari 33 dan Inpari 43 Agritan GSR sedang dilaksanakan di Demfarm Pertanian Modern Berbasis Korporasi seluas 400 ha; yang pada tahun 2019 akan di kembangkan dilahan seluas 1.000 ha.
Diharapkan, dengan teknologi modern pada segmen hilir antara lain pengelolaan pasca panen akan dihasilkan pula beras premium, sehingga korporasi dapat menjebatani pemasaran.
Sebagai infomasi, korporasi petani merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia terutama untuk usaha tani padi dimana petani rata-rata hanya memiliki lahan yang sempit sekitar 0,25 hektar. Dari segi ekonomi, hal tersebut tentunya tidak visible untuk diusahakan secara individual.
Kementerian Pertanian mendorong korporasi petani sebagai model kelembagaan kerja sama ekonomi sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi lahan menjadi satu hamparan, tetapi dengan tetap menjamin kepemilikan lahan masing-masing petani.
Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di pesesaan.
“Lahan-lahan sempit yang dimiliki petani disatukan menjadi satu hamparan lahan pertanian yang lebih luas didukung dengan penggunaan mesin-mesin pertanian modern: mulai dari pengolahan tanah, tanam, panen, pengolahan hasil dan pemasaran,” kata Priatna.
Kelembagaan petani menjadi sangat penting sehingga perlu diperkuat untuk dapat dengan mudah mendapatkan akses ekonomi yang lebih luas dalam hal keterjaminan pemasaran dan permodalan dari bank-bank komersial.
Pemangku kepentingan yang terlibat dalam model adalah petani sebagai pemegang saham sekaligus pekerja yang digaji, perusahaan swasta dan BUMN dapat didorong menyediakan modal usaha, dan pemerintah sebagai penyedia infrastruktur pendukung.
