MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai inisiatif atlet pencak silat, Hanifan Yudani Kusumah, yang memeluk Jokowi dan Prabowo sebagai bentuk kerinduan untuk melihat suasana politik nasional hari ini damai.
“Ada semacam kerinduan ya, melihat keributan ini diakhiri,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (30/8).
Kendati demikian, Fahri mengatakan dalam sistem demokrasi tidak pernah mengenal kata ‘keributan berhenti”, karena demokrasi adalah pertandingan yang terus menerus terjadi, disalah satunya dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu).
“Tidak dalam Pemilu pun ada pertimbangan, namanya trias politica. Yudikatif yang independen, eksekutif yang melakukan pembangunan, dan legislatif yang mengawasi. Check and balances system itu artinya saling mengecek, artinya saling ngeributin,” ujarnya.
“Sehingga, kalau kemudian DPR diharap akan ‘diem’ (tidak berpendapat) itu tidak mungkin. Sebab DPR diam itu adalah sumber masalah,” papar Fahri.
Akan tetapi, dalam momen tertentu, sambung dia, ada kerinduan orang, sehingga ketika melihat Prabowo dan Jokowi berpelukan menunjukan keharmonisan di tengah kontestasi Pemilu presiden 2019, tentunya ada harapan agar suasana seperti itu tetap terjadi.
“Ada yang mengatakan ‘bisa nggak damai seperti ini terus?’. Itu mustahil. Tapi gini, harus ada kesadaran kita, itu juga kemarin dinyatakan Pak Prabowo ‘untuk kepentingan nasional kita bersatu’, itu aksioma, kita nggak boleh bantah. Kedua, pemimpin ini sama seperti kita nonton pencak silat, antara pesilat tahu pukulan-pukulannya punya dimensi, karena pencak silat itu unsur antara seni dan bela diri. Dia tahu ada batas-batas dalam permainan,” sebut politikus PKS tersebut.
“Tapi kadang-kadang penontonnya yang nggak tahu batas. Nah itu yang saya kira dalam politik terjadi. Pak Prabowo dia tahu batasnya, Pak Jokowi juga mungkin dia tahu batasnya. Tapi penonton dan orang-orang di sekitarnya itu nggak tahu batas. Itu yang mau saya ingatkan, tolong orang-orang yang punya kekuasaan di sekitar presiden, karena dia incumbent batasi kekuasaan kalian, jangan kekuasaan itu dipakai untuk partisan. Karena jabatan di sekitar presiden itu adalah jabatan non partisan,” pungkas dia.
