Masyarakat Ramai-ramai Soroti Buruknya Kinerja Kementerian KKP

Ilustrasi : Presiden Jokowi diantara Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan

MONITOR, Jakarta – Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menjadi sorotan. Itu setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer pada hasil audit Kementerian yang dipimpin Susi Pujiastuti.

Banyak elemen masyarakat yang mengkritisi buruknya pengelolaan keuangan dan implementasi program di Kementerian tersebut, salah satunya yakni Ilyani Sudardjat. Melalui situs microblogging kompasiana misalnya. Perempuan yang diketahui alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menuliskan salah satu program Kementerian KKP yang dinilai gagal. Program tersebut yakni Keramba Jaring Apung (KJA) di kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Ilyani menuliskan, Pada tanggal 24 April 2018 lalu, Jokowi meresmikan beroperasinya keramba jaring apung (KJA) offshore (lepas pantai) di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang Babakan kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Peresmian ini akan diikuti oleh peresmian proyek percontohan KJA di 2 tempat lainnya, yaitu Sabang dan Karimun Jawa. Pengembangan KJA merupakan program Menteri Susi untuk menggenjot produktivitas penangkapan ikan. Proyek di 3 percontohan ini menghabiskan biaya Rp 131 Milyar dan KJA yang digunakan merupakan KJA impor buatan Norwegia.

Tetapi sayang belum sempat diresmikan, 8 KJA yang ada di Sabang rusak total terkena gelombang. Menurut informasi Panglima Laut Sabang, paginya sekitar 20 hari lalu jam 04.00 dinihari KJA tersebut dihantam gelombang, terbawa arus, tenggelam. Kedelapan KJA itu belum sampai 5 bulan, ditempatkan pada lokasi open sea ( laut terbuka) dan ternyata tidak tahan gelombang.

Kedelapannya rusak parah, pipanya banyak yang bengkok. Petugas KKP telah datang, dan KJA telah dibawa ke kota Sabang dengan biaya Rp 40 juta (Rp 5 juta per KJA).

KJA ini dibeli oleh PT.Perinus (BUMN) dari Norwegia. Kementerian KKP ngotot harus mengacu pada Norwegia Standard sehingga produksi nasional malah gak bisa masuk spesifikasinya?

Tetapi kok malah cepat sekali rusaknya? Apakah ini terkait dengan proses pengadaan KJA impor yang menyalahi proses pengadaan barang dan jasa, yang harusnya mengutamakan produk dalam negeri? Mosok di pengadaan disebutkan bahwa KJA itu harus Norwegia standard?

Dan kalau diberitakan itu KJA pertama di Indonesia maka itu salah besar. Karena Keramba Jaring Apung sudah ada di Lampung dan merupakan produk dalam negeri.

Dari awal, pengadaan barang dengan ‘label Norwegia standard ini memang rancu. Kan harusnya standar yang dipakai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Mengapa? Karena karakteristik laut Indonesia dengan di Norwegia jelas berbeda. Apa gak ada kajiannya? Perbedaan itu menyangkut arus, gelombang, angin. cuaca, dan sebagainya yang tentu sangat mempengaruhi spesifikasi produk yang hendak dipakai. Belum lagi kajian yang mendalam terhadap lokasinya? Kan laut di Indonesia juga macam macam kondisinya?

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan lemah dalam pengelolaan keuangan dan implementasi program pemerintah serta tidak bersungguh-sungguh memastikan program pemerintah diterima oleh rakyat nelayan di kampung pelosok nusantara.

Hal itu terkait dengan predikat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) berturut selama dua tahun diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak menunjukkan kesungguhan bekerja untuk memastikan pembangunan dan program pemerintah dirasakan oleh nelayan yang tidak sejalan dengan visi menghadirkan negara untuk mensejahterakan nelayan dari pinggiran yaitu nelayan tradisional,” kata Marthin dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR.

Oleh karena itu, KNTI, sambung Marthin meminta kepada BPK untuk memaparkan dan mempublikasikan LHP kepada nelayan untuk dapat mengetahui permasalahan pengelolaan yang terjadi di Kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut.

Selanjutnya, ia mendorong perlu adanya audit menyeluruh dari BPK dan KPK untuk memulai penyelidikan terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat mencari dugaan penyelewengan.

“Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk terbuka serta memastikan akuntabilitas penggunaan dan laporan anggaran keuangan yang dilakukan di lingkungan internalnya. BPK dan KPK bersama-sama mengawasi semua aktivitas program dalam bidang kelautan dan perikanan yang menggunakan anggaran negara,” pungkas dia.