MONITOR, Jakarta – Dunia diramaikan dengan berita tentang kondisi warga Uighur Xinjiang, Republik Rakyat China (RRC). Sebagian menyebut bahwa tengah terjadi krisis kemanusiaan disana hingga menggerakan aksi simpatik dan kepedulian publik.
Ada juga yang membantah informasi tersebut dan mengatakan bahwa yang terjadi di Uighur terkait gerakan separatisme. Menag Lukman Hakim Saifuddin berharap otoritas RRC segera memberi penjelasan tentang kondisi faktual di sana.
“Dalam dunia global dengan kecepatan arus informasi seperti saat ini, kondisi masyarakat Uighur penting untuk diketahui masyarakat dunia,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (19/12).
“Maka, akan jauh lebih baik bila pihak otoritas Pemerintah RRC langsung yang menjelaskan ke masyarakat dunia, agar tak menimbulkan dugaan-dugaan yang tak berdasar,” sambungnya.
Menurut Menag, Pemerintah RI telah memanggil Dubes RRC di Jakarta guna menyampaikan perhatian dan kepedulian berbagai pihak di Indonesia mengenai kondisi masyarakat Uighur RRC. Namun demikian, penjelasan terbuka dari RRC tentu dibutuhkan masyarakat.
Jika memang ada persoalan yang terkait dengan kehidupan beragama, Menag menegaskan pentingnya kebebasan dalam beragama.
“Kami berpandangan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang harus senantiasa dilindungi, dijaga, dan dihormati,” tandasnya.
