MONITOR, Jakarta – Kebijakan Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menuai penolakan tajam dari kalangan masyarakat, utamanya warga Nahdliyin.
Terkait penolakan tersebut, Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlawi angkat bicara. Masduki menyatakan Nahdlatul Ulama sebenarnya khawatir jika paham radikalisme dan ekstrimisme masuk dalam dunia pendidikan, jika paham keagamaan dibatasi di lingkungan sekolah.
"Jika kebijakan Lima Hari Sekolah ini dijalankan, Madrasah Diniyah (Madin) yang akan hancur pertama kali. Padahal ini sistem sudah dinilai cukup ampuh dalam mengintegrasikan paham keagamaan dan kenegaraan," ujarnya dalam diskusi publik bertema 'Tantangan dan Peluang Full Day School ?' di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (30/8).
Ia menjelaskan, penolakan yang dilakukan NU selama ini tak lain untuk menghadang masuknya ekstrimisme di dunia pendidikan. "Kekhawatiran kami, bukan soal politik kekuasaan ya, tapi politik kebangsaan, politik kenegaraan," tegasnya.
Selain itu, ia pun mengkritik sikap pemerintah yang tidak melibatkan jajaran guru ataupun masyarakat dalam merumuskan konsep kebijakan tersebut.
"Kita menyayangkan, keterlibatan masyarakat dan guru ini tidak ada. Mereka tidak diajak untuk merumuskan draft PPK, ini juga menjadi masalah," ujarnya menutup perbincangan.