MONITOR, Jakarta – Pakar Ekonomi Kelautan dan Kemaritiman, Prof. DR. Rokhmin Dahuri, MS membeberkan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara lain termasuk di kawasan asia tenggara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dipaparkannya dalam acara Peluncuran Buku karya Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah “Mengapa Indonesia Belum Sejahtera” di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Menurut Guru Besar Mokpo University Korea itu, banyak hal mendasar yang membuat Indonesia sulit mewujudkan kesejahteraan baik secara ekonomi maupun sosial. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menyebut setidaknya dua hal yaitu pertama tumpulnya analitik, daya saing, dan kreatifitas dan kedua adalah mahalnya sebuah kejujuran.
“Negara kita memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara maju. Sumberdaya alam melimpah, jumlah penduduk, letak geografis yang strategis dan lain-lain. Namun, tumpulnya daya analitik, daya saing dan kreatifitas membuat semua tidak berkembang. Dan yang kedua faktornya adalah rendahnya kejujuran di negeri ini terhadap setiaap persoalan nyata yang terjadi di masyarakat sehingga kekayaan alam dan potensi lainnya tidak terdistribusikan dalam bentuk kesejahteraan kepada masyarakat. Hanya dinikmati segelintir orang,” ungkapnya.
Dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia, Prof Rokhmin mengaku sedih dengan realita betapa besarnya angka kesenjangan antara yang kaya dan miskin di Indonesia.
“Bayangkan, satu persen orang kaya Indonesia itu sama dengan 50 persen kekayaan masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Angka kesenjangan sosial yang tinggi menurut Guru Besar IPB itu salah satunya karena konglomerat yang menjalankan bisnisnya di Indonesia hanya sebagian kecil yang menaruh dan memutarkan uangnya di Indonesia.
“Bayangkan berapa persen perputaran uang di Indonesia dari industri kelapa sawit di Sumatera, lebih banyak diluar negeri. Sementara pegawai dan pekerjanya disini hanya digaji 3 juta rupiah per-bulan, sedangkan keuntungan yang dinikmati pemilik dan diputarkaa diluar jumlahnya jauh lebih besar,” ungkapnya.
Kedepan, Prof Rokhmin berharap perbaikan dan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat dilakukan dimulai dari yang terkecil membenahi sistem dan tata kelola Kebijakan pemerintahan dalam hal ini presiden dengan memilih para pembantunya yang menguasai persoalan atau sesuai keahliannya.
“Negara ini tergantung presiden. Jika urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, niscaya kita tinggal tunggu kehancurannya. Ini jelas dalam sebuah hadist Nabi (Muhammad SAW-red),” ujarnya.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, Prof Rokhmin juga mengatakan bahwa saat ini negara seringkali munafik dan lalai dalam menghargai profesionalitas jabatan. Ia mencontohkan bagaimana gaji seorang Presiden nilainya bisa jauh dibawah seorang direktur BUMN.
“Itu saya kira bentuk kemunafikan. Untuk koruptor sejati, Indonesia ini layaknya syurga dimana gaji atau pendapatan formal dibuat kecil seolah untuk melegitimasi mendapat sampingan yang lebih banyak dari sana-sini,” pungkasnya.
