MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan persoalan data pangan yang tidak akurat dimulai sejak tahun 1997. Hal ini diungkapkan JK saat memimpin rapat koordinasi yang membahas penyempurnaan metode perhitungan produksi beras nasional agar menghasilkan statistik beras yang lebih akurat.
Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Wapres, Jalan Medan Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018) lalu. Hadir di dalam rapat tersebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.
“Kita baru rapat untuk mereview atau memeriksa daftar-daftar pertanyaan karena sudah 3 tahun data tentang produksi beras, padi, gabah tidak pernah dimuat lagi di BPS,” kata JK usai memimpin rapat.
JK mengatakan berbagai lembaga kompeten mulai dari BPS, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasi Geospasial, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan kajian untuk metode perhitungan produski beras.
“Kita kemudian mengambil suatu kesimpulan bahwa selama ini, sejak tahun 2000, sebelum tahun 2000 malah, sejak tahun 1997 terjadi suatu angka yang tidak sesuai dengan lapangan, ya itu angka produksi beras sejak 1997,” ujar JK.
Dengan demikian, menurut JK, persoalan ini harus dibenahi sehingga persoalan data pangan ke depan tidak lagi simpang siur dengan melakukan penyempurnaan metode perhitungan produski beras yang dilakukan secara komprehensif untuk seluruh tahapan. Tahapan pertama, perhitungan luas lahan sawah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) yang dibantu oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN).
Tahapan kedua, perhitungan luas panen dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ketiga, perhitungan produktivitas per hektar dilakukan oleh BPS. Tahapan keempat perhitungan gabah kering menjadi beras dilakukan oleh BPS.
“Jadi kesimpulannya data pangan ini sejak tahun 1997 memang dinilai tidak akurat”, pungkas JK.
