MONITOR, Jakarta – Aksi penolakan dan persekusi yang mewarnai gerakan #2019GantiPresiden di sejumlah daerah seperti Pekanbaru dan Surabaya menuai sorotan dari banyak kalangan. Tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Fahri mengatakan, dalam peristiwa tersebut, pemerintah telah mengindikasikan bahwa negara sebagai ‘the state created terror’ atau sebagai pembuat teror.
“Jadi ini adalah state created teror begitu, jadi teror factory negara sebgaai teror factory. Jadi dia yang bikin maslahnya dia yang seolah-olah mau menyelesaikan masalahnya, padahal sebenarnya masalah itu diciptakan supaya dia punya pekerjaan dan lapor keatasnya bahwa saya sudah selesaikan,” kata Fahri saat menerima para aktivis #2019GantiPresiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Menurutnya, dengan adanya kejadian seperti itu sudah sangat membahayakan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia yang sudah final. Bahkan dikatakannya, situasi tersebut lebih parah dari pada di masa Orde Baru.
“Saya kira itu yang ingin saya sampaikan sudah final lah kita berdemokrasi ini secara mengkonsepsi segala macam sudah oke harusnya tidak ada lagi persekusi, intimidasi seperti ini,” ungkapnya.
Tak hanya itu, apabila melihat secara Undang-Undang yang mengatur terhadap konstitusional bahwa aspirasi masyarakat seharusnya juga mendapat perlindungan dari negara bukan melarang atau mengintimidasi.
“Jadi semua itu sudah ideal ya tinggal kita usut saja terus dan jangan berhenti bicara. Di pasal 28 jelas, kebebasan menyatakan pendapat di muka umum baik lisan dan tulisan. Pasal 27 juga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tandasnya.
