Utang Luar Negeri Bengkak, Pemerintah Jangan ‘Gali Lubang Tutup Lubang’

MONITOR, Jakarta – DPR RI dan pemerintah telah membahas Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlibat pada pola gali lubang tutup lubang guna memenuhi anggaran untuk menggenjot infrastruktur.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, kondisi perekonomian global yang belum membaik, berpotensi mempengaruhi ekonomi Tanah Air. Hal itu seperti mulai membaiknya kondisi perekonomian Amerika Serikat, isu akan dinaikkannya suku bunga The Fed oleh Bank Federal, hingga masalah krisis Timur Tengah yang berpengaruh pada harga minyak dunia.

“Kalau itu menjadi semacam kenyataan, tentu akan berpengaruh pada ekonomi kita. Perlu pencermatan dengan tren turunnya harga minyak dunia, yang berpengaruh pada penerimaan negara yang semakin kecil,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2017). Saat memimpin Paripurna, Taufik didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto (F-PD).

Politisi F-PAN itu juga mengingatkan, defisit anggaran yang mendekati 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) harus mendapat perhatian dari pemerintah. “Ini sudah lampu kuning. Artinya, beban utang kita harus menjadi semacam catatan khusus. Kerja keras harus dilakukan tidak hanya DPR saja, tapi juga pemerintah, supaya jangan sampai terjadi pola gali lubang tutup lubang,” imbuh Taufik.

Agar pola itu tidak terjadi, Taufik meminta pemerintah mengoptimalkan fungsi progra-program melalui pembangunan infrastruktur, namun dengan tidak menggunakan sumber anggaran dari utang. Pemerintah seharusnya menggunakan anggaran sesuai kemampuan APBN.

Taufik juga berharap pemerintah menggenjot program padat karya yang menyentuh sektor riil. Sehingga, bisa meningkatkan peluang lapangan pekerjaan, dan daya beli masyarakat kembali merangkak naik. Kesenjangan ekonomi masyarakat pun diharapkan bisa ditekan.

“Khusus masalah kesenjangan ekonomi ini, saya mengusulkan pada optimalisasi dana desa. Dana desa sebetulnya memiliki kedahsyatan untuk bisa mengangkat dan mengurangi kesenjangan di masyarakat, asal prinsip penggunaannya anggaran dana desa itu betul-betul juga digunakan untuk program padat karya,” tegas Taufik.

Agar program ini dapat berjalan dengan efektif, ia mengharapkan optimalisasi peran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai lebih dari Rp 70 triliun di APBN, perlu adanya panduan dair pemerintah, guna memaksimalkan dana itu.

“Dana desa mempunyai multiplier effect. Jangan sampai membangun desa, tapi sumber dayanya dari desa lain, bahkan di luar kota. Jika sumber dayanya dari daerah lain, tidak akan berimbas pada masyarakat setempat. Pemerintah tidak perlu merisaukan kesenjangan ekonomi, jika dana desa terserap efektif,” optimis Taufik.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun meminta pemerintah memaksimalkan sektor penerimaan pajak, guna menyokong anggaran tahun mendatang. Keberhasilan program pengampunan pajak pada tahun ini, bisa menjadi langkah Direktorat Jenderal Pajak, guna meningkatkan penerimaan pajak.

“Database wajib pajak yang didapatkan pada pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dimanfaatkan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak di luar PNBP. Tapi jangan kemudian meningkatkan target penerimaan pajak, yang dikejar masyarakat menengah ke bawah yang memiliki Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP),” pesan Taufik.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin dalam laporannya menyampaikan bahwa pihaknya telah membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Banggar DPR bersama Pemerintah juga membentuk sejumlah Panitia Kerja (Panja) guna membahas RAPBN 2018.

“Pertumbuhan ekonomi pada kisaran asumsi dasar dalam RAPBN 2017, disepakati 5,2-5,6 persen, dari semula 5,4-6,1 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Kemudian laju inflasi disepakati 2,5-4,5 persen, dan nilai Tukar Rupiah Rp 13.300-13.500/USD,” jelas Azis.

Kemudian, tambah politisi F-PG itu, Tingkat Bunga SPN 3 Bulan disepakati sebesar 4,8-5,6 persen, Lifting Minyak Mentah Indonesia 45-55 US$/barel, dengan Lifting Minyak Bumi sebesar 771-815 ribu barel per hari, dan Lifting Gas Bumi 1.194-1.235 ribul barel setara minyak per hari.

DPR dan Pemerintah juga menyepakati target pembangunan tahun 2018, diantaranya pengangguran sebesar 5,0-5,3 persen, angka kemiskinan 9,5-10,0 persen, Gini Rasio (Indeks) 0,38, dan Indeks Pembangunan Manusia (dengan perhitungan yang baru) sebesar 71,50.