MONITOR, Pamekasan – Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM mengharapkan sentra-sentra pengrajin batik yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur membentuk koperasi. Hal ini perlu dilakukan guna mempermudah LPDB-KUMKM dalam penyaluran dana bergulir melalui koperasi.
“Disini sangat besar potensi ekonomi kreatif dari para pengrajin batik, saya ingin klaster-klaster yang ada di Kabupaten Pamekasan, paling tidak di tingkat kecamatan membentuk koperasi yang anggotanya para pengrajin batik. Hal ini agar kita lebih mudah menyalurkan dana bergulir ke koperasinya,“ ungkap Dirut LPDB-KUMKM, Braman Setyo pada acara Sosialisasi Program Inklusif LPDB-KUMKM di Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur.
Turut hadir dalam acara tersebut, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM, Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop UKM Rulli Nuryanto, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pamekasan Jon Yulianto, para pimpinan Jamkrindo, para pimpinan Jamkrida, Pimpinan Bank Jatim dan para pegiat dan pelaku UMKM dari seluruh Kabupaten di Madura.
Menurut Braman ini dilakukan sebagai upaya LPDB-KUMKM dalam mendorong koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Pamekasan lebih dan lebih pro aktif lagi untuk mendapatkan dana bergulir dengan bunga yang rendah.
Braman mengungkapkan, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana bergulir di Pamekasan dalam kurun waktu 12 tahun sebesar Rp 350 juta. Pihaknya akan terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis agar koperasi dan para pelaku UMKM yang ada, lebih proaktif dalam mengakses dana bergulir.
“Salah satu stateginya adalah dilakukan coaching clinic, bagaimana mencari solusi permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi selama ini. Misalnya proposal, apa persyaratannya. Tentunya itu akan ditangani oleh tim teknis kita dari bisnis dan syariah,“ kata Braman.
Braman mengakui hampir 70 persen koperasi yang mengajukan proposal ke LPDB-KUMKM dalam tata kelola keuangannya masih kurang sempurna. “Inilah bentuk dari pada pembinaan LPDB, supaya lebih diperbaiki lagi dan disempurnakan lagi. Sehingga mereka bisa mengajukan kembali sesuai dengan ketentuan SOP yang telah kita bangun bersama-sama di manajemen baru,” tambah Braman.
Karenanya melalui coaching clinic ini akan dibina, bagaimana mereka menata laporan keuangannya. “Saya berharap ada peningkatan SHU (Sisa Hasil Usaha) yang positif dan meningkat. Saya tidak ingin SHU menjadi menurun, “imbuhnya.
Braman berharap melalui Sosialisasi Program Inklusif ada dari peserta yang mengajukan dana bergulir sehingga target tahun 2019 sebesar 1,5 triliun dapat tersalurkan. “1,5 triliun di 2019 harus benar-benar tersalurkan, paling tidak dari 100 peserta, minimal 10 persen sudah mengajukan proposal pengajuan,” tandas Braman.
Sementara itu Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, menjelaskan kegiatan Sosialisasi Program Inklusif LPDB-KUMKM di Kabupaten Pamekasan ini bertujuan untuk lebih mempermudah kalangan koperasi dan UMKM di wilayah Madura ini dalam mendapatkan dana bergulir.
Menurutnya kegiatan Ini diikuti 106 peserta dari kalangan koperasi 60 peserta, BPR 23 peserta dan sisanya dari kalangan UMKM. Jaenal menjelaskan keinginan kalangan koperasi dan UMKM di Madura dalam mendapatkan dana bergulir sangat besar, khususnya dana bergulir syariah. Potensi besar seperti inilah yang mendorong pihaknya menggelar kegiatan sosialisasi dan bimtek seperti ini.
Dalam kesempatan yang sama, Kadis UMKM Kabupaten Pamekasan, Jon Yulianto mengatakan kehadiran LPDB-KUMKM sangat membantu kalangan koperasi dan UMKM di Pamekasan dalam mendapatkan solusi permodalan dengan bunga yang sangat rendah.
Pihaknya berharap perlunya pendampingan UMKM di Pamekasan dalam pengembangan modal usaha, mengingat banyaknya pelaku UMKM di Pamekasan diantaranya adalah PKL (Pedagang Kaki Lima).
*Pembiayaan Mikro*
Pada Kesempatan itu Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo juga menjelaskan, kalau dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerapkan layanan pembiayaan ke pengusaha kelas mikro secara langsung. Pelaksanaanya masih menungu regulasinya dalam bentuk Permenkop, namun Braman optimis bahwa layanan berbasis usaha mikro akan dapat diwujudkan pertengahan tahun 2019 mendatang.
“Regulasinya sedang dibuat dalam bentuk Permenkop, dan kita akan membuka layanan untuk itu secara online (Fintech) dan mengenai segala persyaratannya sedang kita susun. Yang jelas, kita akan menyiapkan pendanaan yang dapat dijangkau usaha mikro”, ungkapnya.
Dalam melayani pembiayaan usaha mikro dan wirausaha pemula di Indonesia dengan maksimal pinjaman Rp 50 juta. Braman menegaskan pembiayaan usaha mikro tersebut murni tanpa agunan. “Ya tentu prosesnya berbeda dengan dana bergulir, tetapi bunganya sama dengan KUR yaitu 7 persen. Kita tunggu saja, Insya Allah pertengahan tahun ini sudah jalan,” katanya.
