MONITOR, Jakarta – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengusulkan harga baru batu bara Domestic Market Obligation (DMO) untuk pembangkit listrik, yang berbeda dengan harga pasar.
Alasannya, harga energi primer yang lebih rendah akan mendukung upaya PLN memproduksi listrik lebih efisien, sehingga tarif listrik untuk masyarakat bisa lebih ditekan.
Usulan itu memantik wacana bahwa Kementerian ESDM akan mengeluarkan aturan tentang harga baru batu bara untuk kelistrikan.
Kepada wartawan Jonan bercerita, PT PLN (Persero) memang mengusulkan agar ada pengaturan harga batu bara yang bisa menunjang tarif listrik yang lebih murah. Ini karena kebutuhan batu bara PLN terus meningkat.
Total biaya enegri primer dalam komponen biaya produksi listrik mencapai 40-50 persen. Namun, ada komponen lain yang tidak kalah penting untuk menghasilkan tarif listrik yang lebih efiaien. Untuk itu, sebelum bicara soal pengaturan harga batu bara, Jonan meminta PLN melakukan efisiensi pada tiga hal.
Pertama, efisiensi biaya perawatan. Kedua, efisiensi biaya distribusi dan transmisi. Ketiga, review standar konsumsi energi primer
"Jadi hal itu yang harus dilakukan dulu oleh PLN. Baru kita diskusi soal penyesuaian harga energi primer. Mungkin efisiensi tersebut tidak kalah signifikan dengan pengaturan kembali biaya energi primer," jelas Jonan.
Jonan yakin PLN bisa melakukan efisiensi biaya perawatan serta transmisi dan distribusi. "Setelah itu kita bicarakan kembali efisiensi energi primer," ucap Jonan tegas.
Selain itu, Jonan juga meminta adanya standar konsumsi energi primer rata-rata per kwh. Sehingga konsumsi bahan bakar bisa terukur. Misalnya berapa maksimal konsumsi batu bara yang diatur untuk memproduksi listrik 1 kwh. Ini juga berlaku untuk energi primer yang lain.
Jonan kembali menegaskan, pemerintah pada dasarnya mendukung efisiensi biaya produksi listrik agar tarifnya terjangkau oleh masyarakat luas. Khusus untuk PLN, tiga syarat Jonan itu harus dijalankan sebelum membahas harga baru batu bara sebagai energi primer pembangkit listrik.