MONITOR, Jakarta – Dalam pembangunan proyek listrik 35 Gigawat (GW) yang digagas oleh pemerintah, saat ini PLN mendapat jatah menggarap 10 GW. Sementara, pihak swasta (Independent Power Producer/IPP) mendapatkan bagian 25 GW.
Terkait hal itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menyatakan, PLN tidak akan mengubah porsinya dalam pembangunan tersebut. Hanya saja, proyek pembangkit listrik 35 GW ini akan mengalami perubahan jadwal pengoperasian.
"Pemangkasan tidak ada. Tetap 10 ribu GW," ujar Sofyan Basir di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (19/10).
Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018–2027, pengaturan jadwal operasi pembangkit ini nantinya akan diatur. Menurut Sofyan, dalam penyusunan RUPTL bisa saja PLN menunda sejumlah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), karena dinilai lebih mahal.
Penundaan itu juga tetap mengacu pada permintaan listrik di dalam negeri. Jika permintaan listrik kembali meningkat, pembangkit yang tertunda itu akan dikerjakan. Akan tetapi, Sofyan belum menyebutkan secara detail pembangkit yang akan ditunda tersebut. "Ini lagi dibahas (RUPTL)," ungkap Sofyan.
Kendati demikian, PLN akan mendahulukan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batu Bara. Karena lebih murah dan dalam segi pembangunan membutuhkan waktu lama, sehingga diusulkan untuk didahulukan.
Sebelumnya, Proyek 35 GW ini memang mendapat sorotan dari beberapa kementerian. Salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta porsi PLN dalam proyek listrik 35 Gigawatt (GW) dikurangi.