MONITOR Jakarta – Selain peningkatan kinerja di tahun 2017, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung pengembangan Kapasitas penyaluran KPR oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Dalam kerja sama tersebut telah merilis dan menyerahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) KPR, BPD, SMF dan SPO kredit modal kerja serta kontruksi perumahan SMF meliputi KMK-KP SMF) kepada seluruh BPD di Indonesia.
Dikrektur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan bahwa kedua SPO tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan KPR yang efektif dan efisien.
"Hal ini merupakan upaya SMF untuk mendorong terealisasinya keterjangkauan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," ujar Ananta, di gedung Grha SMF, Jakarta, Jumat (2/3).
Ditempat yang sama, direktur Persero Heliantopo mengatakan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF juga memperoleh dukungan Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otorutas Jasa Keuangan (POJK) sebagai pedoman dalam pembiayaan sekunder perumahan.
Sebagaimana melalui peraturan POJK yang tertuang pada No. 20/POJK.04/2017 juncto POJK No. 23/POJK.04/2014, tentang pedoman penerbitan dan pelaporan 'Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi' (EBA-SP).
"Peraturan tersebut dibuat agar semakin mempertegas posisi SMF dalam menjalankan kegiatan sekuritisasi sebagai penerbit EBA-SP," kata Heliantopo.
Sejalan dengan peraturan Presiden No. 101 Tahun 2016, tentang perubahan kedua tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Hal itu membuat peran SMF menjadi lebih utuh, baik sebagai penata sekuritisasi, pendukung kredit dan investor, sekaligus selaku penerbit EBA.
"Kehadiran POJK juga meningkatkan pertumbuhan volume KPR di Indonesia sekaligus memberikan alternatif solusi likuiditas bagi kalangan perbankan penyalur KPR," tambah Heliantopo.
Penyerahan kedua SPO tersebut diikuti oleh penandatanganan komitmen bersama penerapan dan pengembangan. Selanjutnya SMF secara reguler melakukan pendamoingan serta pelatihan kapasitas penyaluran KPR baik secara kolektif maupun ekslusif kepada seluruh BPD.