Pola Belanja Pemerintah bisa tentukan Pertumbuhan Ekonomi

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyebut Pola belanja pemerintah dinilai bisa tentukan pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok 5,4 persen, bertumpu pada konsumsi masyarakat, investasi, dan kinerja ekspor impor. Namun, saat bersamaan masih ada risiko yang perlu dihadapi.  

“Jika kita lihat pertumbunan ekonomi triwulan-II 2017 sebesar 5,01 persen yang ditopang paling besar oleh pengeluaran pemerintah, maka bisa disimpulkan bahwa pola belanja pemerintah akan sangat menentukan pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau berharap banyak pada konsumsi masyarakat kita masih terancam oleh rendahnya daya beli. Lalu, kalau berharap pada ekspor, maka ancaman proteksionisme perdagangan dan lemahnya harga-harga komoditas global masih akan menjadi ganjalan yang besar,” papar Heri Gunawan dalam rilisnya, Senin (21/8/2017).    

Menurut Anggota Komisi XI DPR ini, tiga tumpuan pemerintah untuk mendukung angka pertumbuhan tersebut berhadapan pula dengan tiga risiko yang sedang dihadapi. Daya beli yang turun karena lesunya perekonomian, proteksionisme perdagangan, harga komoditas yang masih lemah, serta investasi yang proporsinya masih di bawah 40 persen dari PDB.

Pertumbuhan ekonomi triwulan-II 2017 sebesar 5,01 persen juga memperlihatkan bahwa pertumbuhan itu masih ditopang oleh pengeluaran pemerintah sehingga masih lebih bersifat konsumtif.    

Inflasi yang 3,5 persen, sambung Anggota F-Gerindra itu, sangat berhubungan kuat dengan daya beli masyarakat. Faktor yang mempengaruhi inflasi salah satunya adalah daya beli. Sementara soal stabilitas harga bahan pokok juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dari data inflasi yang ada, faktor yang paling berpengaruh adalah naiknya bahan kebutuhan pokok seperti cabe, beras, dan lain-lain.    

Heri berpandangan, kunci pertumbuhan ekonomi adalah seberapa besar masyarakat bisa punya daya beli yang kuat.

“Tanpa itu, maka pemerintah tak bisa berharap banyak. Sebab, pemerintah tidak bisa berharap banyak dari ekspor dengan adanya proteksionisme perdagangan besar-besaran dan masih lemahnya harga komoditas global,” katanya.

“Pertumbuhan ekonomi ke depan musti mampu memecahkan masalah ketimpangan yang saat ini sudah pada tahap lampu kuning. Kini, indeks gini sudah mencapai 0,39. Artinya, selama ini pertumbuhan ekonomi (pendapatan nasional) sepertiganya dikuasai oleh 1 persen orang saja," ujarnya.

Pemerintah diimbaunya tidak boleh ragu turun tangan dan membantu pertumbuhan ekonomi untuk segera keluar dari middle income trap. Ekonomi tidak harus seluruhnya diserahkan ke negara.

“Bila swasta sudah ada yang kuat, ya silakan. Tapi, harus ada beberapa hal di ekonomi kita yang tidak bisa diserahkan ke swasta, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi,” ucapnya.