Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Payah menciptakan Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta – INDEF menilai penciptaan lapangan kerja tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK mangalami naik turun dibandingkan dipemerintahan SBY – Boediono ( 2010-2012) dan SBY – JK (2005-2007).

Terdapat sembilan sektor menurut INDEF dimana penciptaan lapangan kerja menurun. Pertama terdapat sektor pertanian perkebunan, kehutanan, perburuhan dan perikanan yang sangat tergantung dari harga komoditas. Namun dari internal sendiri peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu solusi alternatif perbaikan kinerja sektor ini.

INDEF menyebut penciptaan produk tambang dan galian yang bernilai tambah tinggi seharusnya semakin ditekankan dengan pengawasan pembangunan smelter untuk perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri.

"Era Jokowi JK, dua sektor ekonomi justru minus lapangan kerjanya. Dari sektor pertanian dan perkebunan jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 700.624. Ini jadi lanjutan tren minus di era SBY Boediono." ungkap Nailul Huda, Peneliti INDEF.

Selanjutnya ada sektor industri yang saat ini memang terhambat akibat adanya beberapa peraturan yang tidak menguntungkan pengusaha. Deregulasi dalam paket ekonomi dari mulai jilid 1 hingga 14 belum mempunyai dampak signifikan.

"Kemudahan berinvestasi harus terus ditingkatkan dengan memperbaiki regulasi baik di daerah ataupun pusat. Selain itu, program pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih difokuskan untuk pemenuhan sektor industri pengolahan." tambah Nailul.

Sektor konstruksi seharusnya mampu mengambil momentum kala pemerintah gencar dalam membangun infrastruktur. Kendalanya adalah ketersediaan bahan baku untuk membangun infrastruktur yang berasal dari impor sehingga kecil kemungkinan mampu menyerap tenaga kerja.

Di saat yang bersamaan, sektor konstruksi sudah mengarah menjadi sektor padat modal. Solusi yang dapat ditawarkan adalah menjaga agar pemenuhan bahan baku saat ini agar memproritaskan produk yang berasal dari dalam negeri. 

Kinerja sektor perdagangan yang didorong oleh e-commerce saat ini baru berkontribusi terhadap PDB sebesar 0.75 % atau 1,34 % terhadap konsumsi rumah tangga. Namun demikian, angka ini akan meningkat dan berimplikasi terhadap kenaikan tambahan penduduk bekerja. 

Perlu diingat, penyerapan tenaga kerja di sektor e-commerce ke depan akan berada pada posisi jenuh yang mana penambahan penduduk bekerja tidak lagi terpenuhi. Salah satu solusi untuk menjaga kinerja sektor ini adalah memanfaatkan sektor pariwisata daerah dan mengembangkan kawasan ekonomi khusus berbasis sektor pariwisata.

Serupa dengan e-commerce, sektor transportasi yang dipadati transportasi online juga merasakan hal serupa. Transportasi online saat ini berperan sebagai jaring pengaman dari jurang pengangguran. Fenomena ini baik sekaligus buruk. Baik karena berfungsi sebagai perubah nasib dari awal pengangguran atau hampir menganggur menjadi bekerja kembali. Buruk karena ketika dibiarkan terus maka penduduk bekerja yang berada di dalam pasar tenaga kerja sektor akan semakin tinggi sehingga harga yang diminta jauh akan murah, Dampaknya penurunan kesejahteraan pelaku transportasi online tersebut karena semakin murah harga yang diminta konsumen. 

"Pemerintah perlu memberi keleluasaan penuh bagi sektor ini tanpa perlu direcoki dengan segudang peraturan yang berbelit." Ujar Nailul.

Selaim itu ada sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan yang saat ini berkembang dalam hal Lembaga Keuangan, khususnya Perbankan dan di sisi lain menunjukkan kelesuan dalam hal Real Estate atau properti. 

"Bisnis properti harusnya terus didorong dengan pembangunan hunian untuk masyarakat kelas menengah-bawah disertai dengan Bunga KPR dan DP yang rendah. Alasannya karena lebih dari 76 persen konsumen masih mengandalkan kredit bank untuk membeli rumah. Potensi penyerapan tenaga kerja Real Estate juga masih besar karena saat ini masih ada backlog rumah yang mencapai 11,4 juta." tandasnya.

Terakhir ada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan memberi tambahan tenaga kerja sangat besar pada tahun 2017, yakni 1,09 juta penduduk dari tambahan tenaga kerja seluruh sektor adalah 3,25 juta jiwa yang mana tenaga kerja pada sektor ini bersifat informal dan pada kalangan menengah-bawah. 

Dalam hal ini perlu didorong adanya perlindungan sosial kepada masyarakat yang berada pada sektor tersebut karena dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan sektor formal, khususnya melalui industri manufaktur yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

"Di sisi lain, pemerintah tetap harus mendorong terciptanya lapangan kerja sektor formal, khusus nya melalui industri manufaktur yang dapat meyerap banyak tenaga kerja." pungkasnya.