Pemerintah Diminta Tidak Paksa Pertamina Terkait BBM Penugasan

MONITOR, Jakarta – Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku telah menegur PT Pertamina (Persero) gara-gara terjadi kelangkaan BBM jenis Premium di sejumlah daerah. Jonan memerintahkan Pertamina agar tidak mengurangi pasokan Premium. Tahun ini, Pertamina mendapat tugas menyalurkan Premium sebanyak 7,5 Kiloliter (KL). 

"Kita sudah tegur Pertamina, bahwa Pertamina harus tetap menyalurkan Premium. Terutama yang di luar Jamali (Jawa, Madura, Bali). Dan kalau yang di Jawa itu sudah ditambah margin Rp 100 per liter untuk penyaluran premium oleh Pertamina. Jadi ini harus dilakukan kita sudah negur Pertamina kok," kata Jonan di Jakarta, Rabu (4/4).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menyarankan pemerintah agar tidak terlalu memaksa pertamina terkait dengan BBM Penugasan seperti Premium maupun solar subdisi. 

"Sebagaimana kita ketahui bahwa Premium bukan lagi menjadi kewajiban bagi Pertamina untuk disalurkan terutama di JAMALI," kata Mamit saat dihubungi di Jakarta, Rabu (4/4).

Dikatakan Mamit, meskipun untuk JAMALI saat ini pemerintah menambah margin 100/lter tetap saja mereka mempunyai potensi loss terhadap Premium dan Solar subsidi. "Dimana saat ini nilai keekonomian berdasarkan formula adalah 8600 perliter dan solar adalah 8350," tuturnya.

"Terhadap yang non JAMALI saya kira pertamina wajib memenuhi kouta penyaluran karena ini memang kewajiban mereka," Terang pria lulusan Universitas Trisakti itu.

Mamit juga mengungkapkan, pemrintah perlu ingat juga bahwa selama ini untuk BBM Satu Harga Pertamina sudah banyak dan sangat mendukung program tersebut.

"Jadi,terkait premium dan solar subsisi di Jamali merupakan strategi bisnis Pertamina," tutupnya.