MONITOR, Jakarta – Pemerintah dalam waktu dekat akan membuat dua kebijakan, yaitu penguatan akses serta mutu pendidikan untuk pelatihan vokasi serta menyiapkan pendanaan pelatihan dan pendanaan bagi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
Menanggapi hal ini, Siti Khoirun Ni’mah selaku Program Manager INFITD menekankan pada empat hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, ia mengingatkan investasi pada pekerja yang harus terus meningkat, salah satunya dengan menambah jumlah balai-balai latihan kerja di berbagai daerah di Indonesia.
“Keberadaan pelatihan kerja yang memberikan jenis keahlian dan keterampilan seiring dengan perkembangan industri haruslah merata ada di berbagai daerah. Balai balai latihan kerja tersebut dapat diakses pekerja di bebagai daerah di Indonesia,” ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta.
Ia melanjutkan, pemerintah juga harus menambah anggaran pelatihan kerja di dalam Anggaran dan Belanja Pemerintah Nasional dan Daerah (APBN/APBD).
“Saat ini alokasi anggaran di bidang ketenagakerjaan masih sangat rendah. Jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di Asean seperti Malaysia dan Singapura,” terang Siti.
Ketiga, ia berharap pemerintah mampu memperkuat dialog multi-pihak dalam kebijakan ketenagakerjaan diantaranya dengan melibatkan serikat pekerja dan masyarakat sipil.
“Pelibatan serikat pekerja dapat dilakukan dalam hal memecahkan masalah yang sulit seperti merger dan konsolidasi, regulasi baru baik dari pemerintah maupun industri, alih daya dan adopsi teknologi baru atau peningkatan/modifikasi teknologi yang sudah ada,” tandas dia.
 dalam menghadapi revolusi industri 4.0.){kind=link}