OJK Dorong Pembiayaan Infrastruktur di Pasar Modal

MONITOR, Jakarta – Sejalan dengan apa yang dikatakan Menteri PPN/Kepala Bappenas, kesuksesan penerbitan SBP terjadi akibat dukungan dan terobosan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus melakukan inovasi dalam pendalaman pasar modal untuk menopang misi pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Hal ini ditunjukkan OJK dengan dikeluarkannya Surat Efektif Nomor S-306/PM 21/2018 perihal Pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Ciptadana Infrastruktur Indonesia yang berinvestasi pada Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT. PP (Persero) Tbk.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner otoritas Jasa Keuangan, Hoesen, mengatakan bahwa SBP yang diterbitkan dapat menjadi underlying dari produk pengelolaan investasi di Pasar Modal yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA.

"Kami akan terus mendorong pemanfaatan berbagai instrumen di pasar modal dalam pembiayaan infrastruktur, mengingat pasar modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur," jelas Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hoesen di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4).

Selain itu, Hoesen juga mengapresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia. Bappenas berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspirasi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur.

Dalam kesempatan yang sama, CEO PINA Center for Private Investment Eko Putro Adijayanto mengatakan momentum penerbitan Surat Berharga Perpetual tersebut dapat menjadi sentimen positif dan preseden yang baik dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pihaknya mengatakan akan terus melakukan sinergi yang baik dengan OJK, Kementerian BUMN, dan stakeholders lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.

"Kami akan terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema pembiayaan kreatif sesuai dengan kebutuhan, baik investor, pemilik proyek dan pihak terkait lainnya sehingga dapat menjadikan PINA sebagai salah satu terobosan dan solusi mengatasi gap pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa membebani anggaran negara," jelas Eko.