MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi Dan UMKM mempunyai komitmen bagi koperasi untuk memudahkan pelaku umkm. Hal ini disampaikan Yuana Setiawati Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi Dan UMKM dalam dialog interaktif di menara kospin jasa, Rabu (23/8/17).
“Pemerintah mengharapkan bisa eksis melayani anggota koperasi bagi pmbiayaan modal kerja ataupun investasi’, ujar Yuana.
Yuana mengatakan pemerintah sebetulnya sebagai regulator fokus kepada mediasi, dinamisasi, fasilitasi. Untuk hal lain memang pemerintah harus berperan untuk membuat regulasi – regulasi standar .Strategi pemerintah tidak bisa berhenti dengan kenyamanan bank yang sudah berjalan.
“Dari regulasi yg ada contoh dengan subsisi bunga Kredit Usaha Rakyat jadi 9% yang dilaksanakan penyaluran dana perbankan, pemerintah hanya berikan subisi bunga, terjadi perbedaan suku bunga yang sangat tinggi. Seluruh komponen paham mikro kredit memang over head dibanding bukan mikro”, tutur Yuana
Yuana pun menegaskan dari 7500 harus lahir Koperasi Simpan Pinjam untuk akses ke subsidi bunga tersebut. Kospin jasa merupakan satu – satunya koperasi yang sudah mengkases KUR 9%. Strategi koperasi simpan pinjam untuk bisa menghadapi tantangan dan rendah bunga Koperasi Simpan Pinjam yaitu kemudahan akses, prosedur sederhana, keanggotaan koperasi memiliki otoritas dan manajemen koperasi untuk tentukan suka bunga sendiri. Value lainnya bahwa dana yang diputar simpan pinjam itu bisa masuk ke SHU, dana pendidikan, dan pendampingan.