MONITOR, Surakarta – Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang berazaskan demokrasi dan berbasis ekonomi pasar yang adil. 3 (tiga) pilar utama KPE adalah Lahan, Kesempatan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Tidak cukup hanya memberikan equality atau kesamaan perlakuan. Kebijakan Pemerataan Ekonomi ini memberikan equity, yaitu keadilan (fairness) kepada semua penduduk untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas hidupnya,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo dalam Rembuk Nasional bertajuk “Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) dalam rangka Menurunkan Kemiskinan”.
Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Pekan Kerja Nyata Gerakan Indonesia Mandiri ini menghadirkan 3 (tiga) narasumber, antara lain: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lukita Dinarsyah Tuwo; Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Mohamad Ikhsan; dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Sudjatmoko.
Lukita menjelaskan, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sehingga dapat mengatasi MIT (Middle Income Trap), maka pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi harus tumbuh seiring dan saling memperkuat.
“Dalam KPE ini, ada beberapa kebijakan yang memiliki dampak besar, namun dapat segera diimplementasikan atau quick wins,” lanjutnya.
Quick Wins tersebut antara lain menyangkut kebijakan reforma agraria termasuk legalisasi lahan transmigrasi, pertanian dan perkebunan, pendidikan dan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan, serta ritel modern dan pasar tradisional.
Sementara Mohamad Ikhsan fokus menjelaskan tentang Transformasi Struktural, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Menurutnya, pola pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi ekonomi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan.
“Untuk pemilikan asset, tidak akan punya implikasi terhadap pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan jika pasar faktor produksi seperti pasar kerja, dan pasar finansial tidak bekerja dengan baik,” terang Guru Besar Ekonomi UI ini.
Selain itu, 2 (dua) catatan lain darinya adalah tentang pentingnya social mobility dalam bidang ekonomi, serta initial asset holding baik human capital maupun physical asset matter. “Kebijakan fiskal pemerintah memegang peran yang penting dalam poin-poin tersebut,” tegasnya.
Sedangkan Wagub Jateng lebih fokus menjelaskan mengenai kondisi eksisting pembangunan makro di Jawa Tengah, dari sisi perekonomian, infrastruktur, dan sosial budaya. Ia juga menyinggung mengenai bagaimana Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan program pembangunan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah diarahkan untuk menurunkan kemiskinan.