Kebijakan Industri yang Tepat, Dinilai Ampuh Tingkatkan Ekspor Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja ekspor Indonesia yang masih dibawah negara-negara ASEAN diungkapkannya saat membuka sekaligus meresmikan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2018, Rabu (31/1) kemarin. Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta pertanggung jawaban dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, Ekspor Indonesia pernah mencapai puncaknya pada tahun 2011. Menurutnya, hal itu ditopang dengan harga komoditas dan migas yang sedang baik. Setelahnya terus mengalami penurunan.

"karena pada saat tersebut, harga komoditas dan migas sedang bagus. Setelah itu mengalami penurunan," kata Hendrawan kepada MONITOR, Kamis (1/2).

Solusi dari problem tersebut, lanjut Hendrawan, yakni hilirisasi. Dengan begitu ekspor bergeser ke arah produk agar bernilai lebih tinggi. Kemudian diversifikasi pasar dan efisiensi di semua lapisan agar daya saing ekonomi semakin meningkat.

Politisi PDIP tersebut menjelaskan, saat ini nilai ekspor Indonesia rata-rata hanya sekitar USD 15 milyar per bulan. Seandainya semua potensi bisa dimaksimalkan, maka Indonesia ditaksir mampu menggenjot ke angka USD 20 milyar per bulan.

"15 milyar dolar pun sudah ngos-ngosan. Terkadang, ketika pasar ekspor terbuka, ekonomi langsung kepanasan, sehingga kecepatan responnya menjadi lambat. Itu sebabnya paket-paket deregulasi yang sudah dikeluarkan harus benar-benar dijalankan," katanya.

Selain itu guna menggenjot ekspor, Hendrawan menekankan agar daya saing produk meningkat, regulasi dan kebijakan industrial yang tepat serta lingkungan dunia usaha dan birokrasi yang kondusif. 

"Tidak hanya itu, etos kerja SDM yang tingg, dan manajemen perusahaan yang cerdas dan cekatan juga diperlukan," pungkasnya.